Menuju konten utama

Antara KPK, Jokowi, dan Gagalnya Tetty Paruntu Menjadi Menteri

KPK dianggap tetap mampu mempengaruhi Jokowi dalam pemilihan menteri. Ini terlihat lewat apa yang dialami Christiany Eugenia Paruntu.

Antara KPK, Jokowi, dan Gagalnya Tetty Paruntu Menjadi Menteri
Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id - Presiden Joko widodo memang tidak benar-benar menepati janji untuk "memperkenalkan" calon menteri ke publik seperti yang ia janjikan Ahad (20/10/2019) lalu. Namun, lewat mata wartawan, masyarakat tahu ada sejumlah calon menteri yang diundang ke Istana, kemarin pagi.

Mereka adalah Mahfud MD, Airlangga Hartanto, Nadiem Makarim, Pratikno, Erick Thohir, hingga Prabowo Subianto, lawan Jokowi di Pilpres 2019.

Beberapa di antara mereka terang-terangan diminta Jokowi untuk menjadi menteri. Lainnya malu-malu.

Nadiem, CEO Go-Jek, termasuk yang blakblakan. "Saya telah diminta untuk bergabung kabinet... dan saya menerima," kata Nadiem. Pun dengan Mahfud. "Saya nyatakan bersedia [jadi menteri]," katanya.

Christiany Eugenia Paruntu

Total, ada 12 orang yang datang ke Istana, kemarin pagi hingga sore. Mereka semua mengenakan pakaian putih, kecuali Kapolri Tito Karnavian yang nyaman dengan baju dinasnya.

Mahfud jadi calon menteri pertama yang datang ke Istana, kira-kira pukul setengah 10. Setengah jam kemudian, datanglah Christiany Eugenia Paruntu. Perempuan yang biasa disapa Tetty itu adalah Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara sekaligus Bupati Kabupaten Minahasa Selatan.

Dia juga pakai baju putih. Tak heran jika muncul spekulasi kalau dia juga akan dipilih jadi menteri.

Kedatangan Tetty lekas direspons oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengatakan Tetty pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi yang menjerat terdakwa Bowo Sidik Pangarso. "Saksi di penyidikan dan persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

KPK memeriksa Tetty untuk menelusuri dugaan sumber gratifikasi yang diterima Bowo Sidik terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 25 September lalu, Bowo mengatakan dia menerima duit dari Tetty dalam amplop cokelat.

"Yang bisa kami konfirmasi, yang bersangkutan memang pernah diperiksa dan ada sejumlah fakta persidangan yang perlu didalami lebih lanjut," Febri menegaskan.

Setelah KPK melansir siaran persnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Tetty bukan calon menteri. "Tadi datang untuk menemui pak Airlangga. Karena tidak bertemu dengan presiden, jadi bukan [calon menteri]," kata Bey.

Usai bertemu Airlangga, Tetty keluar dari kompleks Istana melalui pintu samping--tidak seperti calon menteri lain yang lewat pintu depan.

Anehnya, meski mengatakan bukan calon menteri dan menegaskan kalau Jokowi tidak mengundangnya, Bey mengatakan kalau Tetty adalah "usulan [menteri] dari Partai Golkar".

KPK Tetap Punya Pengaruh

Pengamat dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan "tidak ada yang tahu persis" apa yang sebenarnya terjadi dengan Tetty. Tapi fakta bahwa Tetty datang ke Istana pada hari yang sama dengan calon-calon menteri menunjukkan kalau dia memang "terkait urusan itu".

Dia juga mengatakan, peristiwa Tetty dan respons Istana menunjukkan bahwa KPK masih punya pengaruh, meski misalnya komisi antirasuah itu tidak lagi dilibatkan langsung dalam penentuan nama menteri sebagaimana 2014 lalu.

"Tentu Istana sangat memperhatikan dinamika politik yang berkembang, terutama soal korupsi dan hukum, termasuk juga soal Tetty mewakili profesional atau partai," kata Adi kepada reporter Tirto.

Sementara peneliti dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menduga dua hal terkait Tetty. Pertama, nama menteri belum pasti dan masih ada ruang lobi. Kedua, "bisa juga Istana baru sadar jika ternyata bupati Minsel memiliki catatan sebagai saksi kasus korupsi."

Jika tak ada pernyataan Bey Machmudin yang menegaskan Tetty bukan calon menteri, kata Dedi, itu akan buruk bagi presiden yang akhir-akhir ini terus-menerus dikaitkan dengan upaya pelemahan KPK.

"Untuk itu, diambil jalan pintas dengan membatalkan pertemuan [Tetty] dengan presiden," kata Dedi.

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI-MARUF atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino