tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta pemenang Pilkada Anies Baswedan mengaku akan melibatkan mantan komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam masa pemerintahannya untuk membuat sistem yang transparan di Jakarta.
"Nanti kita akan tugaskan beberapa teman yang selama ini membantu sebagai komisaris KPK untuk membantu tata kelola keuangan yang baik di Jakarta," kata Anies Baswedan di Pasar Pramuka, Jakarta (2/5/2017).
Anies juga akan menerapkan sistem meritokrasi di masa pemerintahannya. "Kemudian untuk prosedur kita gunakan langkah-langkah meritokrasi yang transparan. Saya rasa jawaban semua kekhawatiran itu pada transparansi. Transparansi proses dan hasil itu akan membuat semua potensi konflik kepentingan bisa diatasi," kata Anies.
Hal itu disampaikannya untuk menjawab kekhawatiran adanya konflik kepentingan dalam masa pemerintahannya. Mengingat wakilnya Sandiaga Uno merupakan salah satu pemegang saham PT Aetra yang mengelola air di Jakarta.
Selain itu, Anies juga mengaku, semua proyek yang akan dikerjakan pada masa pemerintahannya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, katanya, tidak akan ada lagi model konsensi dengan swasta.
"Semua yang dikerjakan di Jakarta, apalagi pembangunan, dengan bendera APBD. Sehingga kegiatan-kegiatan itu kita pertanggungjawabkan dengan baik. Jadi tidak menggunakan pola yang sekarang biasa disebut dana kompensasi. Jadi masuk ke APBD dulu baru dikelola. Jadi prinsipnya kita akan menggunakan tata kelola yang baik," kata Anies.
Penggunaan APBD sendiri, kata Anies, adalah agar dapat membuat sebuah pengelolaan yang lebih baik dan mudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jadi ini intinya adalah kita tidak hanya ingin melihat mana yang kurang, tapi kita ingin terus menerus memperbaiki tata kelola dengan baik. Agar semua bisa dipertanggungjawabkan melalui BPK," katanya.
Pernyataan Anies ini berbanding terbalik dengan pernyataannya sebelumnya yang akan membuat konsorsium Corporate Social Responsibility (CSR) dan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Tidak ada kota yang punya perusahaan swasta sebanyak Jakarta. Bayangkan kalau kita punya badan untuk konsorsium CSR, maka CSR-nya pun bisa berfungsi untuk berbagai macam kegiatan," kata Anies di Cicurug, Selasa (25/4).
Bahkan, Anies pun menyatakan bahwa dana pemerintah dan swasta bisa diatur agar semakin bermanfaat bagi pembangunan di DKI Jakarta.
"Kami akan pelajari dulu dengan seksama. Masih ada waktu dan kami enggak mau buru-buru. Intinya adalah bagaimana semua sumber daya di Jakarta bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik dengan dana pemerintah maupun dana swasta. Mekanismenya nanti kami atur, saat ini kami pelajari dulu," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus Dalam II, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).
Sejauh ini, pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan konsep E-Budgeting untuk menciptakan transparansi di DKI Jakarta dengan memungkinkan akses terbuka ke publik dan pengawasan langsung dari gubernur dan wakil gubernur.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
