tirto.id - Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menjanjikan adanya reformasi pembiayaan partai politik ke depan.
Menurutnya, partai politik saat ini memiliki beban terlalu besar dalam menjalankan operasional hariannya. Sehingga beban tersebut menjadi tanggungjawab pengurus dan orang-orang yang bekerja di balik layar partai politik.
"Selama itu tidak diatur dan tidak disiapkan dukungan pendanaan, maka beban biaya itu harus kemudian ditanggung oleh orang-orang yang berada di dalam proses politik," kata Anies di grand Ballroom, Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa (24/10/2023).
Anies menawarkan sejumlah opsi seperti pembiayaan sebagian dari seluruh anggaran partai politik atau membiayai sepenuhnya. Namun hal itu belum final dan dia membuka diskusi dengan opsi-opsi pembiayaan partai politik.
"Apakah nanti negara akan membiayai sebagian, membiayai sepenuhnya, dan lain-lain itu bagian dari diskusi yang harus dilakukan," kata dia.
Menurutnya, selama ini pembiayaan partai politik tidak pernah menjadi diskursus serius di antara pejabat publik. Sehingga beban itu ditanggung oleh pengurus dari level pusat hingga daerah.
"Jadi apa yang terjadi kemudian? Biaya yang senyatanya ada, kita seakan semuanya tutup mata. Seakan-akan kita tidak mau tahu ada atau tidak. Pokoknya yang penting jalan. Lalu beban itu ada pada siapa? Ada pada DPW, DPD, DPC dan semua punya beban, bagaimana menjalan kegiatan organisasi," kata Anies.
Dirinya mengungkap apabila soal pembiayaan politik tidak pernah menjadi perhatian akan ada sejumlah bahaya yang terjadi kemudian. Seperti beban yang terjadi sejumlah lembaga legislatif, dan merambat kepada APBD hingga APBN.
"Ketika itu tidak menjadi perhatian nanti kemudian menjadi beban dan muncul ke anggota dewan di kabupaten, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, hingga DPR pusat dimana mereka harus menanggung pembiayaan p0litik dan nanti efeknya ke APBN dan APBD," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Reja Hidayat
