Menuju konten utama

Anies Baswedan dan Sandi Beda Pendapat Soal Normalisasi Ciliwung

Anies mengatakan normalisasi bukan satu-satunya solusi untuk cegah banjir dari hulu. Sementara Sandi mengatakan hal itu urgen sebab Jakarta menjadi langganan banjir ketika kiriman air dari hulu.

Anies Baswedan dan Sandi Beda Pendapat Soal Normalisasi Ciliwung
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

tirto.id - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno beda pendapat soal normalisasi Sungai Ciliwung.

Anies Baswedan mengatakan keputusan untuk melanjutkan normalisasi sungai dan proyek sodetan Ciliwung sebagai solusi penanganan banjir Ibu Kota belum menjadi prioritas. Sebab, Pemprov tengah sibuk menanggulangi banjir yang merendam 9 kelurahan di Jakarta Timur dan Selatan.

"Dalam situasi seperti sekarang paling tepat adalah bicara tentang menyelamatkan pengungsi, memastikan bisa kembali. Ini prioritasnya. Jangan kita berdebat terlalu panjang dulu soal solusi besar. Ini bereskan dulu nih, prioritasnya di situ," ungkap Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

Anies mengungkapkan normalisasi Sungai Ciliwung bukanlah satu-satunya solusi untuk mencegah banjir dari hulu. Solusi lainnya, adalah membangun waduk di daerah-daerah penyangga Jakarta yang menjadi jalur lewatnya air dari Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan meneruskan normalisasi Ciliwung yang sempat terhenti lantaran pembebasan lahan. Sandi mengatakan bahwa kebutuhan untuk membuat sodetan Ciliwung sangat mendesak mengingat tingginya intensitas hujan yang kerap mengguyur Jakarta dan Bogor.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Jakarta menjadi langganan banjir ketika kiriman air dari Hulu Ciliwung datang dengan debit yang besar.

"Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]. Kami di Pemprov DKI ingin percepatan dan kami akan support pemerintah pusat 100 persen untuk bisa mengeksekusi dan merealisasi sodetan Ciliwung," ungkapnya di Jakarta Creative Hub, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

Normalisasi Ciliwung terkendala akibat pembebasan lahan di sejumlah tempat. Kebijakan untuk melanjutkan normalisasi Ciliwung terakhir dikeluarkan oleh Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat melalui Keputusan Gubernur Nomor 1144 Tahun 2017.

Djarot menetapkan normalisasi Ciliwung berlanjut di 11 kelurahan yang berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan normalisasi Sungai Ciliwung selama empat tahun sebelumnya berlangsung di Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo. Beberapa penggusuran yang dilakukan pemerintahannya juga masih digugat di pengadilan dan belum incraht.

Kendati demikian, Sandi mengatakan akan membujuk warga di sekitar bantaran Ciliwung untuk mau mendukung program Pemprov dan Pemerintah Pusat tersebut.

"Kasus hukumnya masih berlanjut. Kalau kami sebagai tergugat ingin ada penyelesaian melalui mediasi, tentunya karena proses hukum akan memakan waktu," kata Sandi.

Ia juga berjanji akan turun langsung menemui warga untuk melakukan mediasi soal relokasi warga dari bantaran sungai. Sebab, kata dia, beberapa warga sudah menyatakan siap untuk direlokasi demi kepentingan normalisasi sungai.

Baca juga artikel terkait NORMALISASI SUNGAI atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto