tirto.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, saling serang dengan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, soal oposisi dan pemerintah diktator. Anies menyindir Prabowo yang berpindah dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pilpres 2019.
"Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi," kata Anies dalam debat capres-cawapres di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Apa yang terjadi beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan, kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tutur Anies.
Anies juga menyinggung soal keberadaan UU ITE atau pasal keonaran lewat pasal 14 dan pasal 15 UU ITE sebagai contoh pemicu permasalahan demokrasi Indonesia. Ia menilai pasal-pasal tersebut menghilangkan kebebasan berekspresi.
"Ujiannya adalah besok bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas dengan adil dengan jujur," kata Anies.
Gagasan Anies lantas dikritik oleh Prabowo. Prabowo menyinggung bagaimana posisi Anies yang kala itu menjadi bagian oposisi maju sebagai gubernur. Ia pun menyebut Anies tidak akan mampu menjadi gubernur jika tidak diusung olehnya di Pilkada DKI 2017.
"Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini, mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur," kata Prabowo.
Prabowo lantas menekankan bahwa Anies tidak mungkin jadi gubernur jika Presiden Jokowi diktator. "Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda kerumah saya kita oposisi, Anda terpilih," tutur Prabowo.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
