Anggota Fraksi Golkar DPRD Jakarta Walkout dari Rapat Banggar

tirto.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ramly H.I. Muhamad, keluar (walkout) dari Rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ramly walkout lantaran merasa berkeberatan dengan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengganti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan program sekolah gratis.

Selain itu, Ketua Banggar DPRD Jakarta/Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, juga tidak memperkenankan Ramly menginterupsi rapat.

"Saya tidak mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang KJP ini dihilangkan. Oke, kalau begitu, saya keluar," ucap Ramly dalam keterangan yang diterima Tirto, Selasa (29/10/2024).

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI tersebut mengaku akan terus menolak penghapusan KJP Plus. Pasalnya, Ramly menilai KJP Plus merupakan bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat Jakarta.

Dia juga merasa kebingungan ketika harus menjelaskan kepada masyarakat—terlebih yang menjadi konstituennya—terkait rencana penghapusan KJP Plus.

"Saya ingin tahu teman-teman Dewan [DPRD DKI] siapa yang bisa menyampaikan ke masyarakat [terkait] ini ada sekolah gratis, tapi KJP hilang. Tidak berani. Masyarakat sangat mengharapkan untuk KJP," tutur Ramly.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan bahwa sejumlah program prioritas bakal dituangkan dalam APBD DKI Jakarta 2025. Salah satu di antaranya adalah program biaya sekolah gratis. Alokasi anggaran untuk sekolah gratis sendiri mencapai triliunan rupiah.

"Pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun. Diharapkan program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025," ucapnya.

Selain program sekolah gratis, fokus penyusunan APBD 2025 adalah untuk soal-soal penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan APBD 2025.

“Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah, dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis,” ucap Ima.