tirto.id - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, anggaran Rp700 triliun digelontorkan Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista bekas. Klaim tersebut disampaikan saat menyatakan visi dan misi di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik pada debat ketiga Pilpres 2024.
“Sebuah ironi karena itu kita ingin mengembalikan dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas,” kata Anies dalam sesi debat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Jika melihat data Kementerian Keuangan, anggaran Kemenhan pada periode 2020 hingga 2024 tercatat sebesar Rp692,92 triliun. Namun, besaran anggaran tersebut tak hanya digunakan untuk membeli alutsista bekas.
Dalam penganggaran Kemenhan, banyak juga dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit, riset dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Secara rinci, Kemenhan tercatat pernah merencanakan membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas yang diproduksi oleh Czechoslovak Group (CSG) dari Qatar. Namun rencana tersebut dibatalkan atau ditunda pada Januari 2024.
Lebih lanjut, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu pada periode 2020 sampai dengan 2024 menggelontorkan anggaran sebesar Rp385 triliun yang digunakan untuk membeli alutsista. Anggaran tersebut bersumber dari utang luar negeri (ULN).
Belanja Alutsista Harus Menjawab Modernisasi
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie menuturkan, penguatan alutsista melalui belanja yang bersumber dari ULN harus berbanding lurus dengan tuntutan modernisasi sistem persenjataan. Hal tersebut guna menangkal ancaman yang kian berkembang.
“Oleh karena itu, perencanaannya perlu dipastikan betul-betul menjawab tantangan zaman,” kata Ikhsan kepada Tirto, Senin (8/1/2024).
Berkaitan dengan isu alutsista bekas yang dinaikkan di dalam panggung debat, menurut Ikhsan, pemerintah perlu menjelaskan apakah pembelian tersebut betul-betul telah mencerminkan modernisasi kekuatan pertahanan. Terlebih jika alutsista tersebut nyatanya telah digunakan belasan hingga 20 tahun.
Ikhsan menjelaskan, membeli alutsista bekas bukan hanya pada menimbang aspek modernisasi tetapi juga berimbas kepada keamanan para prajurit yang mengoperasikannya. “Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting,” kata dia.
Solusinya, penguatan industri pertahanan dalam negeri, baik melalui anggaran, sumber daya manusia (SDM) maupun transfer teknologi dengan negara-negara maju, perlu mendapat perhatian agar penguatan pertahanan betul-betul linear dengan upaya modernisasi yang juga berbasis penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Namun demikian, memang isu pertahanan menyimpan persoalan akuntabilitas dan transparansi yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk pembelian alutsista.
Menurut Ikhsan, generalisasi bahwa banyak hal dalam isu pertahanan merupakan rahasia negara, kontraproduktif terhadap upaya membangun tata kelola pemerintahan baik dan bersih.
“Berkaitan dengan alutsista bekas, demi rasa aman warga negara serta keamanan para prajurit, sudah semestinya pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal kondisi dan kebijakan tersebut,” ujar dia.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Dwi Ayuningtyas
