tirto.id - Jakarta adalah salah satu ibu kota yang udaranya paling bahaya di dunia. Pada 2012, WHO menyebut polusi udara dari rumah tangga menyebabkan 4,3 juta kematian prematur. Sekitar 80 persen dari angka kematian tersebut berada di Asia, kawasan 1,9 miliar orang masih memasak dengan kayu dan minyak tanah.
Bila diurut berdasarkan negara, Cina menjadi negara dengan angka kematian karena polusi terbesar, yakni 1,5 juta. Di posisi kedua ada India dengan jumlah kematian 1,25 juta. Indonesia ada di urutan ketiga dengan jumlah kematian prematur karena polusi udara mencapai 165 ribu.
Di Indonesia, Jakarta adalah salah satu kota dengan kondisi udara terburuk. Bahkan, meskipun memakai masker hijau yang biasa digunakan warga Jakarta, masih ada PM 2,5—sebuah partikel berbahaya—yang bisa menembus masuk lewat celah masker itu, dan sampai ke dalam saluran pernapasan. Bahaya PM 2,5 tak main-main.
Bila menumpuk di paru-paru dan organ lain, ia bisa menyebabkan munculnya penyakit pernapasan, asma, sampai sakit jantung. Partikel yang ukurannya hanya tiga persen dari diameter rambut ini juga terkenal dengan julukan “Pembunuh dalam Senyap” karena bisa memicu kematian dini.
Masalahnya, dengan ukuran sekecil itu, partikel ini bisa terbang mudah dalam udara dan ada di mana-mana. Asalnya dari polusi asap mobil, truk, bus, dan kendaraan bermotor lain, termasuk hasil pembakaran kayu, minyak, batu bara, atau akibat kebakaran hutan dan padang rumput, cerobong asap pabrik, asap rokok, asap saat memasak, pembakaran lilin atau minyak lampu, dan asap perapian.
Kini, lima tahun setelah laporan tersebut, polusi udara di Cina memang makin menjadi-jadi, membuat pemerintahannya kalang kabut. Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup mereka bahkan langsung membatasi produksi sejumlah industri di utara Cina sampai 50 persen selam musim dingin ini. Keputusan itu diambil setelah kabut pekat menyelimuti empat provinsi di Cina sejak 18 sampai 20 Oktober lalu. Dalam bencana itu, setidaknya terkandung lebih dari 400 mikrogram PM 2,5 yang telah melewati ambang batas toleran Cina sendiri, yaitu 35 mikrogram.
Di Jakarta, ceritanya justru beda. Bukannya mengurangi penyebab kotor udara ibu kota, pemerintah justru merencanakan penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di sekitar Jabodetabek (Merak, Suralaya, Labuan, Lontar, Cikarang, Pelabuhan Ratu) untuk memasok kebutuhan listrik di Jawa-Bali. Rencananya akan ada empat PLTU baru atau setara tujuh unit pembangkit. Sementara yang sudah beroperasi ada delapan PLTU atau setara 22 unit.
Hal ini akan membuat Jakarta—menurut Greenpeace dalam laporan yang berjudul: Pembunuhan Senyap di Jakarta (hlm 5)—jadi ibu kota negara yang dikelilingi PLTU terbanyak di dunia dalam radius 100 kilometer, dibandingkan dengan ibu kota lain.
Emisi dari PLTU yang telah beroperasi maupun yang direncanakan akan meningkatkan risiko kesehatan seluruh penduduk Jabodetabek—termasuk 7,8 juta anak-anak, menyebabkan mereka terpapar PM2.5 yang jauh di atas standar WHO.
Dampak kesehatan dari polusi ini diprediksi Greenpeace akan menyebabkan 10.600 kematian dini dan 2.800 kelahiran dengan berat lahir yang rendah per tahunnya. Hampir setengahnya berada di Jabodetabek. Dalam catatan Greenpeace, peraturan dan penerapan standar emisi untuk polutan utama, seperti PM2.5, SO2, NO2 dan debu, juga masih sangat lemah di Indonesia.
Dibandingkan PLTU baru yang dibangun di negara lain, PLTU baru di Indonesia masih diperbolehkan untuk mengeluarkan emisi SO2 atau 20 kali lebih tinggi dibandingkan PLTU baru di Cina, dan 7 kali lebih tinggi dari PLTU baru di India. Dalam salah satu percobaannya, Greenpeace pernah mengikuti rutinitas seorang siswa sekolah dasar di Jakarta untuk memantau kadar PM 2,5.
Selama enam jam pengamatan dengan Active Personal Particulare Monitor—alat mengukur partikel polusi udara—siswa itu diperkirakan menghirup 40 mikrogram per meter kubik PM 2,5 di tubuhnya, atau sebanyak 25,920 mikrogram per meter kubik selama satu bulan. Selain sang Pembunuh dalam Senyap, PLTU juga sumber utama penghasil emisi merkuri—polutan sangat beracun yang dapat merusak sistem saraf, terutama sistem saraf janin atau anak kecil yang dalam masa pertumbuhan.
Masih dalam laporan Greenpeace, berdasarkan pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Kedutaan Besar AS periode Januari-September 2017, disimpulkan hanya ada 14 hari saat udara di Jakarta Selatan masuk kategori baik dan aman bagi paru-paru yang mengacu dar Indeks Kualitas Udara Amerika.
Dengan kata lain, walaupun tingkat paparan polusi udara di Jakarta tidak seburuk di Beijing, namun udara Jakarta lebih sering terpapar dengan polusi udara daripada Beijing.
Pembangunan PLTU baru di sekitar Jabodetabek, diprediksi Greenpeace, akan menghasilkan emisi merkuri sekitar 400 kg per tahun, dan mengakibatkan tingkat pengendapan merkuri yang berpotensi tidak aman di daerah padat penduduk. Jumlah total merkuri yang tersebar di Jawa dan Sumatera Selatan diperkirakan akan mencapai 140 kg. Sebaliknya, hukum dan peraturan Indonesia belum menetapkan batasan emisi merkuri dari PLTU.
Hal ini juga semakin diperburuk dengan kurangnya peralatan untuk mengontrol emisi SO2 di PLTU yang menyebabkan emisi merkuri yang dihasilkan akan yang sangat tinggi.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia dalam masalah ini. Menurut Bondan Andriyanu dari Greenpeace, pertama pemerintah harus menambah jumlah alat pantau udara yang saat ini hanya berjumlah 5 stasiun pantau. Ini penting, agar pantauan kondisi udara benar-benar terwakili. Hal lainnya, adalah memperketat regulasi.
"Standar emisi Indonesia untuk PLTU sangat lemah dibanding negara lain," kata Bondan kepada Tirto.
Indonesia membolehkan PLTU untuk mengemisi kadar NOx (mengacu pada Nitrogen dan Nitrogen Dioksida) dan SO2 hingga 750 mg/Nm³. Sebagai perbandingan, Cina telah membatasi emisi ini hingga 50 mg/Nm³ dan 35mg/Nm³ bagi pembangkit baru dan juga sedang memberlakukan penyesuaian bagi pembangkit tua. Sehingga kelak dapat memenuhi standar yang sama. India juga telah membatasi emisi NOX dan SO2 dari PLTU, namun baru pada 100 mg/Nm³.
Terakhir, Bondan juga menambahkan, "Harus sudah saatnya memasukkan health cost (hitung-hitungan kesehatan) dalam perhitungan pembangunan PLTU Batu Bara." Hal itu perlu, agar anggapan saat ini yang menyebut penggunaan PLTU murah menjadi tidak relevan lagi.
Menanggapi soal tudingan polusi udara yang dihasilkan PLTU, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN I Made Suprateka angkat suara. Ia membantah soal dampak-dampak buruk PLTU seperti yang dituding para aktivis. Ia menilai bahwa PLTU di Indonesia sudah dilengkapi peralatan dan teknologi canggih, yang bisa menekan emisi berbahaya.
“Buktinya, kita selalu dapat hasil (evaluasi) biru dan hijau dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Memang di bawah gold, tapi tidak merah,” kata Suprateka.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa PLTU akan menjadi teknologi yang obsolete alias ketinggalan zaman dalam waktu yang tidak lama lagi. Revolusi teknologi akan membuat ketersediaan pembangkit listrik energi terbarukan lebih mudah. Akhirnya, dalam 10 tahun lagi, PLTU akan menjadi aset yang terbengkalai di tanah Jawa.
Sementara, dalam kurun waktu demikian, satu generasi sudah terpapar kondisi udara yang buruk—yang bukan cuma jadi masalah kesehatan bagi negara, tapi juga berdampak ke ekonomi. Ini menjadi peringatan bahwa asap knalpot kendaraan atau cerobong asap industri punya "teman" lain yaitu PLTU yang menjadi ancaman baru memicu polusi udara.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Suhendra
