Menuju konten utama

Alasan Swasta Enggan Biayai Proyek Infrastruktur Pemerintah

Pemerintah kesulitan mencari mitra atau investor untuk membiayai proyek infrastruktur dalam negeri tersebut

Alasan Swasta Enggan Biayai Proyek Infrastruktur Pemerintah
Foto udara pembangunan jalan layang di Jalan Soekarno-Hatta, Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/10/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

tirto.id - Pemerintah akan mengeluarkan delapan proyek dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2022. Alasannya karena pemerintah kesulitan mencari mitra atau investor untuk membiayai proyek infrastruktur dalam negeri tersebut

Daftar proyek dihapus nantinya dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9 Tahun 2022. Dari delapan proyek tersebut, lima diantaranya adalah proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL), Bandara Bali Utara, Kereta Api Kalimantan Utara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api, dan Bendungan Tiro di Aceh.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan bila pemerintah mengandalkan pembiayaan dari swasta tentu akan menyulitkan. Sejauh ini, swasta hanya memilih infrastruktur yang berkaitan dengan kawasan industri.

Sedangkan untuk infrastruktur yang imbal hasilnya kecil, mereka akan menunggu dan melihat situasi terlebih dahulu. Sebab, ada risiko politik dalam keberlanjutan infrastruktur ke depannya.

"Sehingga dari swasta sebenarnya tidak bisa diandalkan swasta juga mengalami kenaikan cost of funds, terutama swasta asing karena kenaikan tingkat bunga di Amerika cukup signifikan cukup agresif itu sangat terpengaruh kepada pinjaman valas," ujar Bhima kepada reporter Tirto, Sabtu (30/7/2022).

Dia mengatakan negara-negara maju yang menjadi asal investasi saat ini tengah mengalami masalah domestik. Sehingga mereka berpikir dua kali untuk investasi di Indonesia.

"Jadi ujungnya adalah APBN yang tetap dominan itu yang mungkin harus diwaspadai harus di hold proyek yang memang bisa ditunda terlebih dahulu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform Economic (CORE), Piter Abdullah mengatakan pemerintah akan kesulitan jika mencari pembiayaan dari swasta. Sebab, umumnya pembangunan infrastruktur modalnya besar, sementara untungnya kecil dan memerlukan jangka panjang.

"Swasta tidak banyak yang mampu dan berani. Apalagi sekarang di tengah kondisi global yang terancam krisis. Likuiditas sulit. Mencari investor pembangunan infrastruktur lebih sulit lagi. Saya kira ini jadi pertimbangan pemerintah memangkas proyek-proyek strategis," kata Piter saat dihubungi terpisah.

Baca juga artikel terkait PROYEK STRATEGIS NASIONAL atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Gilang Ramadhan