Aksi #JawaTimurMenggugat: Massa Kecewa Pemprov Tak Penuhi Tuntutan

tirto.id - Massa aksi di depan kantor Pemprov Jawa Timur pada Senin (28/10/2019) siang, bertepatan dengan aksi-aksi di daerah lainnya termasuk di Jakarta.

Massa aksi menamakan diri sebagai aliansi Persatuan Perjuangan Rakyat (PPR) Jawa Timur. Peserta aksi datang dari mahasiswa dan buruh lintas kampus dan organisasi, serta perwakilan elemen masyarakat sipil mewakili #SurabayaMenggugat. Aksi berlangsung pukul 13.00-17.00 WIB

Juru bicara pendemo, Abdurrohkim mengatakan, unjuk rasa hari ini melanjutkan tuntutan-tuntutan di aksi sebelumnya, 26 September 2019.

"Kami tidak hanya memperingati Hari Sumpah Pemuda, namun sekaligus menjadi pemberitahuan kepada pemerintahan eksekutif dalam rangka menyuarakan kembali seluruh tuntutan yang tidak ditindaklanjuti, bahkan diabaikan oleh DPRD pada aksi-aksi sebelumnya," kata Abdurrokhim saat dihubungi reporter Tirto, Senin (28/10/2019) usai aksi.

Abdurrokhim mengatakan perwakilan massa aksi siang itu sempat bernegosiasi dengan perwakilan Pemprov Jawa Timur di dalam kantor dan sepakat dengan seluruh tuntutan, serta bersedia memberikan pemberitahuan desakan kepada pemerintah pusat.

"Namun saat di lapangan, pihak gubernur justru hanya mengatakan 'Kami hanya membacakan tuntutan, bukan menyepakati'," kata Abdurrokhim.

"Menurut kami itu mengingkari kesepakatan saat negosiasi. Massa aksi kecewa bahwa pihak Pemprov tak mau menerima tuntutan kami," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, sebelumnya inisiator #JawaTimurMenggugat sempat berkoordinasi dengan pentolan gerakan serupa di berbagai daerah untuk menyepakati tuntutan.

"Dalam rangka menyuarakan kembali seluruh tuntutan yang masih diabaikan. Sebab pemerintah hanya pura-pura peduli dan pura-pura tuli," katanya.

Adapun tuntutan Aksi #JawaTimurMenggugat yakni:

1. Mendesak presiden terbitkan Perppu KPK dan mencabut mandat pimpinan KPK terpilih yang bermasalah;
2. Menolak RKUHP, RUU Pemasyarakatan, PSDN, Pertanahan, Ketenagakerjaan, Keamanan dan Ketahanan Siber, Sumber Daya Air, Minerba, Budidaya Pertanian, Perklapasawitan, dan segara RUU yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
3. Mendesak pemerintah mencabut segala macam UU yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat melalui Perppu atau jalur konstitusional lainnya.
4. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perampasan Aset.
5. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kerusakan ekologis di seluruh Indonesia, mempidanakan korporasi pembakar hutan dan perusak lingkungan, serta mencabut perizinannya.
6. Menolak keterlibatan TNI dan Polri di segala bentuk jabatan sipil.
7. Menuntut pemerintah menarik mundur seluruh militer, menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, menjamin hak demokrasi serta membuka akses jurnalis internasional di Tanah Papua.
8. Menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
9. Menuntut pemerintah untuk melindungan aktivis pegiat HAM, lingkungan, anti korupsi, serta menjamin hak-hak demokrasi rakyat.
10. Menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan.