tirto.id - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta presiden terpilih dalam Pilpres 2019 untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Ia mengingatkan agar hukum tak digunakan untuk melemahkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.
"Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi. Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir," kata AHY saat menyampaikan pidato politiknya di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Menurut putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, walaupun ada pihak yang beroposisi, pemerintah tidak boleh melarangnya untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.
"Yang terpenting, kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," ujarnya.
AHY mengatakan, masyarakat gelisah terkait penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, yakni tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat menang, yang lemah kalah. Partai Demokrat, lanjut AHY merekomendasikan kepada Presiden mendatang untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan.
Agus juga mengatakan, pesta demokrasi seharusnya disambut dengan riang gembira, bukan kebencian yang bisa memutus tali silaturahmi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik.
Kondisi bangsa saat ini yang rawan terpecah belah, diklaim AHY tak terjadi di masa pemerintahan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia kembali mengklaim demokrasi saat itu sangat matang dan berkualitas.
"Kita ingat, waktu itu stabilitas politik terjaga baik. Kalau ada riak dan dinamika, hal itu memang menjadi bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri," tutur AHY.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
