tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem daring atau online Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat mencegah terjadinya tindak pemalsuan kartu.
"Sistem yang diterapkan sekarang ini dapat dengan mudah mengidentifikasi keaslian kartu BPJS, karena semuanya sudah dilakukan secara online," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).
Menurut Ahok, dengan menerapkan sistem online, kartu BPJS Kesehatan yang palsu tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan data yang ada.
"Dengan menggunakan sistem online, maka ketika kartu BPJS akan dipakai, langsung ketahuan keaslian kartu tersebut. Kalau palsu, tentu saja akan ditolak oleh sistem karena datanya tidak sesuai," ujar Ahok.
Sementara itu, mantan Bupati Belitung Timur itu menilai munculnya permasalahan kartu BPJS palsu itu karena praktik suap-menyuap yang terjadi antara oknum petugas dengan warga yang hendak mendaftar BPJS.
"Karena masih ada kebiasaan sogok-menyogok kepada oknum petugas, makanya bisa bermunculan kartu-kartu BPJS palsu. Padahal, untuk membuat kartu BPJS itu gampang sekali, tinggal datang ke puskesmas atau RSUD," tutur Ahok.
Seperti diketahui, Dewan Jaminan Sosial Nasional bersama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara mendatangi kantor Puskesmas Kecamatan Koja yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Koja, Jakarta Utara.
Kedatangan itu dilakukan terkait adanya laporan dari warga yang menemukan kartu BPJS Kesehatan palsu di puskesmas tersebut. Dari hasil pengecekan, ditemukan sebanyak 28 kartu BPJS Kesehatan palsu dari tujuh Kepala Keluarga (KK) yang berobat di Puskesmas Kecamatan Koja.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
