tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan merelokasi sekitar 5000-an warga yang tinggal di bantaran sungai untuk mempercepat normalisasi sungai.
"Pembebasan dengan BPN (Badan Pertanahan Negara) sudah ketemu. BPN butuh uang operasional sekian persen untuk mengukur. Itu ada peraturan Mendagri dan peraturan Menteri Keuangan, kita harus bayar. Saya anggarkan, bayar," ungkap dia seusai Rapat Pimpinan di Balaikota, Rabu (1/3/2017).
Ahok mengatakan setelah ia melakukan inspeksi, harga tanah di sekitar tempat yang akan direlokasi menjadi naik. Sebagai contoh, menurut Ahok, harga rumah 150 juta di Kampung Pulo.
Ketua Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T. Iskandar mengatakan pihak Pemprov DKI menargetkan normalisasi sungai sudah mulai dilakukan sejak April. Dengan kata lain, persoalan relokasi warga bantaran sungai sudah tak bermasalah.
"April ini selambat-lambatnya sudah kita mulai, Bukit Duri yang di daerah SMAN 8. Mulai dari jembatan Bukit Duri sampai dengan posisi perumahan Garuda. Itu sepanjang 700 meter dengan perkiraan bidang 364 bidang," ujar Iskandar di lokasi yang sama.
Target selanjutnya, ujar dia, yakni Gang Arus sepanjang 700 meter dengan 110 bidang. Dari 110 bidang, ia mengaku 27 bidang diantaranya sudah dilakukan relokasi pada November tahun lalu.
Sementara untuk Cipinang Melayu, di sungai Sunter, baru 16 bidang dari 52 bidang yang sudah dibebaskan dengan panjang 2,5 km sampai 3 meter.
Untuk dana relokasi warga bantaran sungai, Iskandar mengaku anggaran sudah tersedia, hanya masih terkendala masalah persediaan Rusunawa.
"Jadi sekarang ada dari hasil penertiban, ada 265 (unit rusunawa) itu saya ambil. Kedua, perkiraan akhir Maret selesai 404 Blok di Rawa Bebek. Itu semua adalah untuk kondisi normalisasi sungai," tambah dia.
Iskandar mengaku membutuhkan sekitar 5000 unit rusun untuk relokasi warga sepanjang 19 km.
Proyek normalisasi sungai harus diselesaikan tahun ini mengingat proyek tersebut sudah melampaui dari realisasinya namun berhasil mendapatkan izin perpanjangan selama setahun.
Setidaknya, lanjut dia, harus selesai paling tidak di titik-titik banjir (Bukit Duri, Gang Arus, dan Cipinang Melayu).
Untuk anggarannya, Iskandar mengaku total anggaran masih bergerak di Rp1,18 triliun untuk 19 km.
"Istilahnya nanti kalau kita optimalisasi, ya mungkin 900 miliar, berarti hampir 200-300 miliar saya kembalikan ke Negara,” tambahnya.
Proyek normalisasi sungai sepanjang 19 km hingga saat ini baru berjalan sebanyak 42% dari mulai tahun 2013. Namun demikian, ia membantah jika untuk mencapai angka 100% pihaknya membutuhkan waktu lebih dari setahun.
Menambahi pernyataan Iskandar, Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan mengatakan pihak Pemprov DKI sudah memegang inventarisasi jumlah warga yang mendapatkan ganti rugi kepemilikan haknya dan yang sebaliknya.
"Pembebasan lahan data sudah lengkap. Tinggal proses untuk peta bidang penerbit termasuk juga menentukan harga appraisal-nya. Sebulan dua bulan kita kejar," ujar Teguh.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
