tirto.id - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menantang debat kepada pengurus DPP Partai Demokrat terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap keliru oleh Partai Nasdem.
Debat ini dilakukan sebagai salah satu jalan keluar, setelah sebelumnya Sahroni batal melaporkan SBY ke Bareskrim pada Senin (4/5/2023). Sahroni meyakini proses debat dapat menjadi upaya mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat antara Demokrat dan Nasdem.
"Nah kalau begitu, mari kita selesaikan ini melalui cara-cara kekeluargaan, berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Saya kira ini juga akan bagus, ya, untuk pendidikan politik. Kita bisa mengajarkan dan memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis pada Selasa (5/9/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu khawatir pernyataan SBY soal deklarasi di awal September dapat menimbulkan kebencian masyarakat kepada Nasdem maupun Anies Baswedan sebagai bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
“Makanya jangan sampai informasi tidak benar ini, dibiarkan menyebar dan kemudian dipercayai secara mentah-mentah oleh masyarakat. Khawatir juga bisa menimbulkan kebencian tak berdasar," jelasnya.
Sahroni menyangkal semua pernyataan SBY terkait rencana deklarasi Anies-AHY pada awal September. Bahkan dirinya menyebut, banyak pula saksi lainnya yang hadir di dalam pertemuan tersebut, termasuk perwakilan dari Partai PKS.
“Karena apa yang disampaikan terkait pertemuan itu, banyak tidak benarnya. Saya hadir kok di situ bersama dengan teman-teman lainnya. Saksinya juga banyak. Dari kita (NasDem) ada saya dan Pak Sugeng, dari PKS pun hadir. Jadi saya bisa pastikan tidak ada komitmen apa pun di dalam pertemuan itu, hanya usulan, jelas berbeda dong,” ujarnya.
Sebelumnya, Sahroni hampir melaporkan SBY ke Bareskrim. Namun, atas perintah Surya Paloh dirinya pun urung melaporkan SBY. Hal serupa juga diminta Anies, agar Sahroni tak melaporkan SBY.
"Pak Anies ingin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan capres 2024," tukas Sahroni.
Partai Nasdem, kata Sahroni menyayangkan diksi 'pengkhianat' yang digunakan Partai Demokrat usai partai yang dinahkodai Surya Paloh itu meminang Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pendamping Anies Baswedan.
"Contoh, misalnya Pak Surya disikat sana-sini, kan, enggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar misalnya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak misalnya contoh belum jadi pemimpin saja sudah berkhianat," kata Sahroni.
Menurut Sahroni, semestinya Partai Demokrat tidak kepedean jika belum ada tandatangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi, secara resmi memilih cawapres.
"Mestinya juga jangan kepedean. Kita, kan, ya harus bismillah. Kalau garis tangannya akan menjadi cawapres, kemarin dia tidak akan lari," ucap Sahroni.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
