tirto.id - Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka untuk menyampaikan permasalahan sinkronisasi pembangunan daerah yang masih kerap tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah. Untuk itu, ADKASI menginginkan hal-hal terkait regulasi segera diselaraskan.
“Contohnya, soal dana desa di daerah Papua. Jika selama ini dana desa itu masuk ke APBD di rekening Kas Desa namun pembagiannya tidak sesuai. Ada desa tidak mendapatkan dana desa sesuai aturan karena kepala daerahnya tidak menyukai desa tertentu,” kata Agus Solihin, Sekjen ADKASI, usai bersama sejumlah pimpinan ADKASI menghadap Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Agus mengemukakan, ada Bupati yang membuat Peraturan Bupati (Perbup) dengan sikap berat sebelah. Ia menyebut, bupati tersebut membuat daerah yang tidak disukainya memperoleh dana desa kurang dari jatah yang sebenarnya. Menurut Agus, desa yang mestinya mendapat jatah Rp1 miliar per desa sesuai janji pemerintah pusat ternyata dikurangi, sebaliknya desa yang disukai oleh Bupati, besaran dana desa dapat diperoleh dinaikkan melebihi ketentuan dari pemerintah pusat.
Selain regulasi terkait pembangunan daerah. ADKASI juga meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami efisiensi 10% tidak berhenti di tengah jalan tapi dilakukan perubahan.
“Tapi di perubahan karena di APBD sudah kita masukkan, ada lelang, ada proyek, kemudian ada efisiensi itu, kami berharap efisiensi ini tidak hanya pada proyek fisik. Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutur Agus.
ADKASI mengharapkan Presiden Jokowi turut mempertimbangkan masukan dari pimpinan DPRD, tidak hanya dari Bupati dan Wali Kota karena DPRD juga bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan di daerah.
“Presiden menerima dan mengapresiasi masukan tersebut, dengan akan mengundang pimpinan DPRD nanti secara regional ataupun dijadikan satu pada bulan September,” terang Agus.
Tak hanya menyampaikan usulan, Sekjen ADKASI juga melaporkan rencana rapat kerja nasional (rakernas) ADKASI kepada Presiden. Direncanakan, ADKASI mengundang seluruh kepala daerah, baik Bupati dan Wali kota, untuk hadir di rakernas pada bulan Agustus mendatang, di Riau.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
