tirto.id - Kepala Subdirektorat Bidang Teknologi dan Infrastruktur e-Goverment, Kemenkominfo, Bambang Dwi Anggoro mengatakan 90 persen server milik pemerintah sudah pernah diretas. Artinya, tingkat kerawanan keamanan data milik pemerintah sangat tinggi.
"Sebanyak 90 persen server instansi pemerintah menjadi korban serangan siber dan kondisi ini sangat rawan karena adanya data-data penting yang dicuri pihak lain," kata Bambang di Semarang, pada Jumat (10/2/2017) seperti dikutip Antara.
Menurut Bambang rata-rata setiap instansi atau dinas di pemerintah pusat dan daerah memang telah mempunyai server penyimpan data. Sayangnya, masih banyak yang belum memiliki sistem pengaman server. Sebabnya, ketersediaan jumlah tenaga ahli teknologi informasi di setiap instansi pemerintahan, terutama di daerah, masih sangat minim.
"Hal itu disebabkan tidak adanya keahlian dari staf di instansi pemerintah yang mampu mendeteksi bahwa servernya telah diretas dan parahnya lagi, mereka juga tidak mengetahui bahwa instansinya menjadi korban peretasan," ujar Bambang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dadang Sumantri mengaku berupaya mengantisipasi kerawanan peretasan ini dengan memindahkan data-data yang ada di server ke pusat data. Ia juga berencana bekerjasama dengan lembaga sandi negara dalam rangka peningkatan pengamanan server.
Hari ini, laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta di www.kpu-jogjakota.go.id sempat diretas selama lebih dari 12 jam oleh peretas yang mengklaim sebagai Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.
"Saya juga baru tahu pagi ini (10/2/2017). Ini kejadian peretasan pertama terhadap laman kami. Biasanya, jika laman tidak bisa dibuka, maka sedang dalam maintenance," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, di Yogyakarta.
Wawan mengakui, saat diretas halaman depan laman milik KPU Kota Yogyakarta berubah menampilkan gambar kepala badut dengan latar hitam. Selain itu, peretas menampilkan pesan pertanyaan peran KPU di Yogyakarta. Menurut peretas di DIY tidak perlu dilakukan pilkada karena daerah ini dipimpin oleh sultan sekaligus gubernur.
"Kami akan upayakan untuk segera memulihkan laman yang diretas. Meskipun hanya menampilkan informasi tentang pilkada, namun aksi ini cukup membuat risih," ujarnya.
Sebelumnya, dugaan aksi peretasan akun penyelenggara pemilu juga dialami oleh Panitia Pengawas Pilkada Kota Yogyakarta yang berkali-kali kehilangan akun facebook.
Penggiat Teknologi Informasi Yogyakarta Wing Wahyu Winarno, menilai peretasan sangat mungkin dilakukan, terlebih jika laman tersebut tidak memiliki pengamanan kuat. Ia mengatakan laman milik pemerintah seringkali tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan ketat dan berlapis.
"Guna menjaga agar tidak lagi terulang, penyelenggara pemilu bisa membatasi pihak yang mengakses informasi. Misalnya saja hanya dari lokal Kota Yogyakarta atau DIY saja," tuturnya.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
