Masuk tirto.id
tirto.id - Pembangunan fisik delapan titik baru Sekolah Rakyat permanen segera dimulai dalam waktu dekat.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menerima audiensi perwakilan delapan pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (18/6/2026).
Langkah ini menyusul rampungnya proses penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
"Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” ujar Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah melaporkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah tersedia. Sebagian bahkan telah memasuki tahap pengukuran dan verifikasi kelayakan.
Bupati Tanggamus Saleh Asnawi mengatakan lahan di wilayahnya telah dipersiapkan sebagai syarat untuk memasuki tahap pembangunan.
“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Toba Effendi S. P. Napitupulu menyampaikan bahwa lokasi pembangunan telah dipetakan dan diukur, meski proses berikutnya masih menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun karena adanya bencana alam di wilayah kami, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan,” katanya.
Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan lahan yang disediakan telah memenuhi persyaratan teknis dan siap ditindaklanjuti.
“Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton menjelaskan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gus Ipul kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmatif bagi masyarakat miskin ekstrem yang dijalankan melalui mekanisme penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan fisik 93 titik Sekolah Rakyat permanen lainnya saat ini hampir rampung sehingga dapat menampung lebih banyak peserta didik dari keluarga prasejahtera.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka,” ucapnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui sistem penjangkauan oleh pemerintah daerah.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif,” katanya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
