tirto.id - Kemeterian Dalam Negeri mencatat selama empat tahun terakhir pemerintah telah menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di perbatasan dengan diselesaikannya pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Menteria Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan tiga tahun terakhir pemerintah sudah selesai membangun 7 PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan.
Ketujuh PLBN tersebut, antara lain PLBN Aruk, Entikong, dan Badau di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia; PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste; dan PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
"Pembangunan perbatasan yang sudah selesai artinya kantor kecamatan sudah dibangun dengan baik, puskesmas ada termasuk dengan dokter, perawat, dan obatnya, kabupaten/kota sudah punya rumah sakit rujukan, terbentuknya BUMdes [Badan Usaha Milik Desa], serta adanya pasar di setiap PLBN," ujarnya.
Di samping itu, dengan dukungan Kementerian Perhubungan, pelabuhan dan bandara disebut juga sudah banyak terbangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dari ujung Pulau Rondo di Aceh masuk perbatasan ke Belawan, masuk Sabang, Kualanamu, Natuna, Entikong, masuk ke Sangir Talaud, ke Bitung, Morotai, Maluku Barat Daya, lalu ke Papua Barat dan Skouw, Merauke, Atambua, ini semua pelabuhan lautnya sudah ada," sebutnya.
Bandara juga sudah ada dari Sabang sampai ke Atambua, Merauke. "Ini wujud pembangunan Indonesia Sentris," pungkasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
