Masuk tirto.id
tirto.id - Sebanyak tiga kabupaten di Sumatra Selatan (Sumsel) menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jelang memasuki musim Kemarau.
Awalnya, status siaga karhutla ditetapkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan disusul Kabupaten Ogan Ilir. Terbaru, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan status yang sama. Penetapan status siaga karhutla dilakukan karena ketiga wilayah ini masuk dalam daerah rawan kebakaran di musim kemarau. Ketiganya memiliki lahan gambut yang luas di Sumsel serta sering kali terbakar.
Kabupaten OKI memiliki lahan gambut seluas 640.000 hektare atau 70 persen dari luas wilayah. Lahan gambut itu tersebar merata di hampir seluruh kecamatan.
Di Ogan Ilir, terdapat 63.503 hektare lahan gambut. Sebagian besar lahan gambut berada di Jalan Tol Palembang-Indralaya, Indralaya-Prabumulih, dan Palembang-Kayugung. Karhulta di wilayah ini membuat pengguna jalan terganggu karena asap dan hawa panas memenuhi jalur tol. Kondisi ini kerap kali terjadi saat musim kemarau.
Sementara itu, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki lahan gambut seluas 373.360 hektare atau 25 persen dari total wilayah. Gambut berada di beberapa kecamatan, terutama di perbatasan Kabupaten Banyuasin dan daerah pesisir.
"Sejauh ini sudah tiga daerah yang menetapkan status siaga karhutla, semuanya memiliki lahan gambut yang luas dan rawan terbakar," ungkap Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Sudirman, Selasa (28/4/2026).
Sudirman menyebut status tersebut berlangsung April hingga November dan Desember 2026. Dengan status ini, pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi dini hingga penanganan jika terjadi bencana karhutla.
"Tim gabungan mulai meningkatkan kesiapsiagaan dan patroli di lokasi rawan kebakaran," kata Sudirman.
Sudirman mendorong daerah-daerah lain juga meningkatkan status menjadi siaga karhutla, terutama daerah rawan seperti Kabupaten Banyuasin yang memiliki lahan gambut seluas 252.706 hektare, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan sejumlah daerah lain.
Status tersebut mempertimbangkan kondisi cuaca yang mulai kering dan munculnya titik panas atau hotspot. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan personel dan peralatan yang ada sebagai upaya penanggulangan.
"Kita tahu penanganan karhutla sangat lama dan butuh biaya besar, maka pencegahan bisa kita optimalkan," kata Sudirman.
Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bekerja sama dalam mencegah karhutla dengan cara tidak membuka lahan dengan membakar. Sebab, karhutla seringkali dipicu akibat faktor manusia, baik sengaja atau kelalaian.
"Segera lapor jika ada indikasi kebakaran dan tentunya jangan bakar untuk membuka lahan," pungkas Sudirman.
Penulis: Irwanto
Editor: Andrian Pratama Taher
