Menuju konten utama

25 Contoh Soal PPPK Penata Ruang Ahli Pertama & Jawabannya

Berikut ini beberapa contoh soal PPPK Penata Ruang Ahli Pertama dan jawabannya yang bisa dipelajari para pelamar ketika akan menghadapi seleksi PPPK.

25 Contoh Soal PPPK Penata Ruang Ahli Pertama & Jawabannya
Ilustrasi Seleksi PPPK. ANTARAFOTO/Aprillio Akbar

tirto.id - Contoh soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru formasi penata ruang ahli pertama berikut perlu dipelajari oleh pelamar agar lebih mudah ketika mengerjakan pertanyaan tes kompetensi. Dilengkapi dengan kisi-kisi materi pokok yang harus dikuasai oleh pelamar PPPK Guru penata ruang ahli pertama.

Tahap seleksi kompetensi menjadi syarat mutlak yang mesti dipenuhi oleh para pelamar PPPK 2024. Berdasarkan jadwal, Tes kompetensi PPPK 2024 Periode 1 berlangsung mulai 2 hingga 19 Desember 2025.

Sebelum tanggal pelaksanaan, pelamar dapat mengetahui titik lokasi, beserta sesi pelaksanaan tes kompetensi PPPK Tahap 1 2024 pada laman akun SSCASN BKN.

Sementara itu, pagi pelamar PPPK Periode 2 akan melaksanakan tes Kompetensi pada 17 April hingga 16 Mei 2025

Pelamar dapat mengetahui titik lokasi, beserta sesi pelaksanaan tes kompetensi PPPK Tahap 1 2024 pada laman akun SSCASN BKN sebelum tanggal pelaksanaan tes kompetensi.

Sebagai informasi, Seleksi Kompetensi PPPK 2024 terbagi dalam tiga jenis seleksi kompetensi, yaitu Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan tambahan tes Wawancara.

Kisi-Kisi Materi Pokok PPPK Penata Ruang Ahli Pertama

Profesi penata ruang ahli pertama memiliki peran penting dalam kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penata ruang ahli pertama juga bertanggung jawab atas kegiatan pengaturan penataan ruang, pengembangan sistem informasi bidang penataan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara umum, penata ruang ahli pertama wajib memahami materi pokok di antaranya dasar penyelenggaraan penataan ruang.

Tak hanya itu, penata ruang ahli pertama juga harus memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan. Kemampuan khusus tersebut di antara pelamar memahami kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selain itu, keahlian lain yang harus dikuasai ialah peninjauan kembali rencana tata ruang, mampu menyusun rencana tata ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Hal tersebut secara rinci tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/5767/M.SM.01.00/2024.

Kumpulan Soal PPPK Penata Ruang Ahli Pertama dan Jawabannya

1. Di sebuah kabupaten, masyarakat setempat melaporkan adanya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dalam RT RW. Aktivitas ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Apa bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif untuk memastikan pengawasan terhadap aktivitas ini terus berlanjut?

A. Melakukan aksi protes dan demonstrasi di lokasi pertambangan

B. Membentuk kelompok kerja pengawasan lingkungan untuk monitoring dan pelaporan rutin

C. Menggalang dukungan dari LSM lingkungan untuk advokasi

D. Mengajukan petisi kepada pemerintah daerah agar menghentikan aktivitas pertambangan

E. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan tekanan publik

Jawaban: B

2. Apa langkah terakhir dalam prosedur penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, setelah upaya peringatan dan negosiasi gagal?

A. Pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang.

B. Pemberian kompensasi kepada pemilik bangunan.

C. Penyusunan ulang rencana tata ruang untuk mengakomodasi pelanggaran.

D. Pengalihan fungsi lahan kepada pihak ketiga.

E. Penghentian sementara aktivitas pemanfaatan ruang.

Jawaban: A

3. Mekanisme pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang mencakup:

A. Pemberian sanksi administratif

B. Monitoring rutin dan evaluasi berkala

C. Pelaporan pelanggaran oleh masyarakat

D. Inspeksi mendadak oleh pejabat berwenang

E. Konsultasi publik dan revisi rencana

Jawaban: B

4. Salah satu prinsip dasar penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007?

A. Keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

B. Penggunaan teknologi modern dalam pembangunan ruang.

C. Prioritas pada kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

D. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

E. Peningkatan kapasitas produksi dan industrialisasi.

Jawaban: D

5. Sebuah kota industri mengalami peningkatan pencemaran udara akibat pembangunan pabrik yang tidak terkendali. Pemerintah ingin menerapkan langkah-langkah pengendalian ruang untuk mengatasi masalah ini.

Langkah apa yang paling efektif untuk mengendalikan pembangunan pabrik dan mengurangi pencemaran udara, serta bagaimana implementasinya dapat dilakukan?

A. Menerapkan standar emisi yang ketat untuk semua pabrik dan melakukan inspeksi berkala dengan melibatkan lembaga independen serta meningkatkan denda bagi pelanggar

B. Membatasi pembangunan pabrik hanya di zona industri tertentu dan menyediakan insentif untuk teknologi bersih serta memberikan penghargaan bagi pabrik yang memenuhi standar lingkungan

C. Memberikan insentif kepada pabrik yang menggunakan teknologi ramah lingkungan tanpa memperketat pengawasan tetapi meningkatkan partisipasi masyarakat

D. Mengizinkan pembangunan pabrik dengan syarat adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik dan terukur serta melibatkan pihak ketiga dalam evaluasi

E. Fokus pada kampanye kesadaran lingkungan tanpa mengubah regulasi yang ada tetapi memperketat pengawasan dan sanksi

Jawaban: A

6. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah...

A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan

B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi

D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik

E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu

Jawaban: D

7. Wujud struktur ruang dan pola ruang disebut

A. Ruang

B. Tata ruang

C. Pola ruang

D. Kawasan

E. Rencana tata ruang

Jawaban: B

8. Pola ruang meliputi peruntukan ruang untuk

A. Fungsi lindung dan fungsi sosial ekonomi

B. Fungsi budidaya dan fungsi ekonomi

C. Fungsi lindung dan fungsi budidaya

D. Fungsi sosial dan fungsi ekonomi

E. Fungsi agama dan fungsi Pendidikan

Jawaban: C

9. Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencanaTata Ruang, yaitu

A. Pembinaan penataan ruang.

B. Pelaksanaan penataan ruang.

C. Pengawasan penataan ruang.

D. Perencanaan tata ruang.

E. Pemanfaatan ruang.

Jawaban: D

10. Hal-hal yang mendasari klasifikasi Penataan ruang adalah sebagai berikut, melainkan

A. sistem.

B. fungsi utama kawasan.

C. kondisi fisik wilayah NKRI.

D. nilai strategis kawasan.

E. wilayah administratif.

Jawaban: C

11. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas.

A. Sistem wilayah NKRI dan sistem wilayah administratif.

B. Sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

C. Sistem wilayah kota dan sistem wilayah desa.

D. Sistem internal wilayah dan sistem internal perkotaan.

E. Sistem wilayah kota dan sistem wilayah administratif.

Jawaban: B

12. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas

A. Kawasan nasional dan kawasan administratif.

B. Kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

C. Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi.

D. Kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota.

E. Kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Jawaban: E

13. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan hal berikut ini, melainkan.

A. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

B. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup.

C. Kondisi sarana pendidikan yang memadai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.

E. Geostrategi, geopolitik, geoekonomi.

Jawaban: C

14. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat …

A. Seumur hidup

B. Permanen

C. Abadi

D. Tetap

E. Sementara

Jawaban: D

15. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri

A. Ekonomi

B. Agraria

C. Sosial

D. Perhubungan

E. Keuangan

Jawaban: B

16. Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama :

A.10 tahun

B. 15 tahun

C. 20 tahun

D. 25 tahun

E. 30 tahun

Jawaban: D

17. Penyusunan RTR dilakukan melalui tahapan, kecuali ;

A. Persiapan penyusunan RTR

B. Pengumpulan Data

C. Pengolahan dan Analisis Data

D. Perumusan Konsepsi RTR

E. Evaluasi RTR

Jawaban: E

18. Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah kawasan ...

A. Observasi

B. Industri

C. Konservasi

D. Konsolidasi

E. Perlindungan

Jawaban: C

19. Pulau/kepulauan meliputi pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ...

A. Regulasi

B. Ekosistem

C. Populasi

D. Regional

E. Geospasial

Jawaban: B

20. Yang tidak termasuk rencana tata ruang wilayah nasional adalah

A. Rencana pembangunan jangka panjang nasional

B. Rencana pembangunan jangka menengah nasional

C.Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi

D. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional

E. Ketentuan hukuni Laut internasional

Jawaban: C

21. Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dalam bumi, antara lain

A. Penutupan akses jalan umum.

B. Pertambangan yang melanggar izin pemanfaatan ruang maupun tidak sesuai RTR.

C. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam bumi yang tidak sesuai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang dalam RTR.

D. Pembangunan bangunan tinggi yang menyalahi ketentuan perizinan mendirikan bangunan dan peraturan perundang-undangan.

E. Kegiatan pengeboran lepas pantai yang tidak sesuai koordinat peruntukan ruang di ruang laut.

Jawaban: C

22. Penata Ruang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang penataan ruang pada

A. Instansi Pusat.

B. Instansi Pemerintah.

C. Instansi Daerah

D. Instansi Swasta.

E. BUMN.

Jawaban: B

23. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

A. Pendidikan.

B. Pelatihan Kerja.

C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.

D. Pendidikan dan Pelatihan Kerja.

E. Uji Kompetensi

Jawaban: C

24. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui perpindahan dari jabatan lain, harus memenuhi persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penataan Ruang paling singkat

A. 2 (dua) tahun.

B. 3 (tiga) tahun.

C. 4 (empat) tahun.

D. 5 (lima) tahun.

E. 1 (satu) tahun.

Jawaban: A

25. Penilaian kinerja Penata Ruang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali

A. Ijazah.

B. Target.

C. Capaian.

D. Hasil dan manfaat.

E. Perilaku PNS.

Jawaban: A

Baca juga artikel terkait PPPK 2024 atau tulisan lainnya dari Sarah Rahma Agustin

tirto.id - Edusains
Kontributor: Sarah Rahma Agustin
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Dhita Koesno