tirto.id - Kudeta gagal sempat mewarnai perjalanan politik Turki pada tahun 2016. Lebih dari 50.000 orang, termasuk pegawai negeri dan petugas keamanan, dipenjara untuk menanti pengadilan, kemudian sekitar 150.000 orang ditangguhkan atau diberhentikan dari pekerjaan mereka.
Pemerintah Turki pada Jumat (12/1/2018) memutuskan untuk mempekerjakan kembali 1.823 pegawai negeri sipil (PNS) yang dipecat usai. Mereka dinilai tidak memiliki hubungan dengan jaringan tokoh oposisi Fethulah Gulen yang dituduh mendalangi kudeta, demikian laporan kantor berita Anadolu sebagaimana dilansir Antara.
Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan negara-negara sekutu Turki di Barat, menurut kantor berita Reuters, menilai Presiden Tayyip Erdogan menggunakan "pembersihan" tersebut sebagai dalih untuk memberangus perbedaan pendapat, namun Pemerintah Turki mengatakan tindakan tersebut diperlukan karena ancaman keamanan yang dihadapinya.
Tahun lalu pihak berwenang Turki mulai membebaskan beberapa tersangka di seluruh negeri, dan jaksa wilayah Ankara telah mengatakan bahwa dia akan meminta pembebasan 1.000 tersangka.
Secara terpisah, 214 petugas negara lainnya dan 48 personel militer diberhentikan dari jabatan mereka dan dua media ditutup dengan dekrit yang sama.
Pekan lalu Jaksa Turki mengeluarkan perintah penangkapan untuk 70 orang, termasuk 58 tentara, dalam penyelidikan menyasar pendukung Gulen. Gerakan tersebut dipusatkan di Provinsi Konya, Turki tengah, dibarengi dengan upaya polisi melakukan serangan serentak di 27 provinsi lain.
Dua belas dari 70 tersangka sebelumnya dikeluarkan dari angkatan bersenjata Turki. Namun, pada akhir tahun 2017, pihak berwenang Turki mulai membebaskan beberapa terduga, yang ditangkap karena terlibat dalam usaha percobaan kudeta.
Media penyiaran swasta NTV mengatakan bahwa 161 terduga di Istanbul, 27 di ibu kota Ankara, dan 14 di Provinsi Diyarbakir telah dibebaskan. Perkara 36 terduga lainnya di Provinsi Yalova sedang dikaji ulang.
Dalam daftar nama terduga yang akan dibebaskan termasuk pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), anggota parlemen dan pelatih tim sepak bola.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
