tirto.id - Joe Biden menandatangani 15 kebijakan eksekutif di hari pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat dan terdapat 2 kebijakan yang segera ditandatangani.
Kebijakan itu mulai dari soal penanganan COVID-19 hingga soal imigrasi. Dikutip dari BBC, Kamis (21/1/2021), Joe Biden dan Kamala Harris dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021 di Gedung Capitol.
Berikut 15 kebijakan yang ditandatangani Biden dan 2 kebijakan yang akan ditandatangani, dikutip dari CBSNews:
1. 100 Days Masking Challenge
Joe Biden menyerukan untuk penggunaan masker secara nasional dan melakukan jaga jarak kepada seluruh warga Amerika Serikat. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.
2. Koordinasi penanganan pandemi COVID-19
Joe Biden kembali membentuk Directorate for Global Health Security and Biodefense, yang pernah ada era Barack Obama. Mereka tergabung dalam Dewan Keamanan Nasional setelah epidemi Ebola 20214.
Namun direktorat ini dibubarkan saat pemerintahan Donald Trump. Biden dan penasihat kampanyenya berpendapat langkah pembubaran tersebut menurunkan kesiapan pemerintah AS menghadapi pandemi COVID-19.
Biden juga akan secara menerapkan "response coordinator" yang akan melaporkan kepada presiden tentang vaksin, pengujian dan produksi, suplai, dan distribusi peralatan pelindung diri.
Jeff Zients, ditunjuk untuk yang mengawasi tim COVID-19 selama transis kepemimpinan Joe Biden.
3. AS kembali bergabung dengan WHO
Biden mengeluarkan kebijakan bahwa Amerika Serikan akan kembali sebagai pemimpin aktif di WHO. Amerika Serikat keluar dari WHO era peemrintah Donald Trump.
4. Memperpanjang moratorium penggusuran dan penyitaan
Untuk melakukan ini, Biden akan meminta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit untuk menerapkan kembali dan memperpanjang moratorium yang sudah tidak berlaku hingga setidaknya 31 Maret.
Presiden Biden juga akan meminta Departemen Pertanian, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dan Veteran untuk memperpanjang moratorium penyitaan untuk hipotek yang didukung oleh federal.
"Langkah-langkah darurat ini penting," kata penasihat ekonomi utama Biden Brian Deese dalam panggilan telepon dengan wartawan, "Ada lebih dari 11 juta hipotek yang dijamin oleh Departemen Pertanian, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, dan Veteran yang akan diperpanjang."
5. Pinjaman siswa 10.000 dolar AS
Penasihat Biden menegaskan Biden masih mendukung janji kampanyenya untuk membatalkan pinjaman siswa 10.000 dolar AS, tetapi ini akan memakan waktu karena harus melalui Kongres.
6. AS kembali bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris
AS bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris di bawah pemerintahan Obama dan dipimpin oleh John Kerry ketika dia menjadi menteri luar negeri. Namun AS keluar saat dipimpin oleh Donald Trump.
Pemberlakuan rencana bergabungnya AS ini akan memakan waktu 30 hari.
7. Joe Biden cabut izin pembangunan pipa Keystone XL
Penasihat iklim Biden, Gina McCarthy menjelaskan bahwa pemerintahan Biden akan mengevaluasi 100 izin yang ditandatangani oleh pemerintahan Trump yang dipandang oleh pemerintahan baru sebagai langkah merusak lingkungan.
8. Meningkatkan kesetaraan
Penasihat Kebijakan Dalam Negeri Biden, Susan Rice menjelaskan Presiden Biden ingin setiap badan federal meninjau kebijakannya dalam program dan tindakan mereka.
Misalnya, Kantor Manajemen dan Anggaran akan menganalisis apakah uang federal didistribusikan secara merata ke komunitas baik itu kulit hitam atau kuli tputih, dan tempat lain yang membutuhkan.
Rice juga mengatakan Komisi 1776 Trump yang "berbahaya", 18 anggota dewan yang dirumuskannya pada September, akan dibubarkan.
9. Warga non-Amerika ikut disensus
Pada sensus penduduk Juli 2020, warga Amerika yang tidak berdokumen tidak masuk dalam sensus, sehingga memengaruhi alokasi uang federal.
Biden "akan memastikan bahwa Biro Sensus memiliki waktu untuk menyelesaikan penghitungan populasi yang akurat untuk setiap negara bagian" dan bahwa "ia kemudian akan memberikan kepada Kongres pembagian yang adil dan akurat sehingga sumber daya federal digunakan secara efisien dan didistribusikan secara adil."
10. Diskriminasi di tempat kerja
Terkait orientasi seksual dan identitas gender, Biden akan memperkuat perlindungan dari tindakan diskriminasi di tempat kerja.
11. Mempertahankan program "Dreamers"
Program "Dreamers" ini untuk anak muda Amerika yang tidak berdokumen. Biden, dalam perintah eksekutif ini, menyerukan kepada Kongres untuk memberikan status permanen dan kemudahan dalam mengurus kewarganegaraan bagi para "Pemimpi",
Hampir satu juta orang muda tidak berdokumen yang berada di negara tersebut. Awalnya Pemerintahan Trump menentang undang-undang tersebut tetapi Mahkamah Agung mendukungnya.
12. Menghapus "Muslim Travel Ban"
Biden menghapus larangan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Sudan, Libya, SOmalia, Yaman, Eritrea, Nigeria, Myanmar, Kyrgyzstan, dan Tanzania.
Departemen Luar Negeri juga diinstruksikan untuk mulai membuka kembali aplikasi visa untuk negara-negara tersebut.
13. Ubah prioritas penangkapan di Imigrasi dan Bea Cukai (ICE)
Biden mencabut perubahan yang dibuat Trump pada minggu pertama masa kepresidenannya pada tahun 2017 untuk memperketat imigrasi.
Namun tim Gedung Putih Biden yang baru menyatakan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri, dalam kemitraan dengan lembaga lain, akan "menetapkan kebijakan penegakan imigrasi sipil yang akan melindungi rakyat Amerika dan sejalan dengan itu. nilai dan prioritas kami."
14. Menghentikan pembangunan tembok perbatasan
Biden akan mengakhiri deklarasi darurat nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Trump termasuk pembangunan tembok perbatasan di wilayah selatan.
15. Perlindungan terhadap kelompok Liberia
Masa tinggalnya akan diperpanjang satu tahun, hingga 30 Juni 2022. Awalnya, era Presiden Trump mempertimbangkan untuk mengakhiri penangguhan ini, tapi akhirnya memperpanjang program ini.
Program ini kembali diperpanjang Biden sehingga Orang Liberia yang telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun akan dapat tinggal lebih lama di negara tersebut.
16. Membekukan tindakan regulasi administrasi Trump di menit-menit terakhir
Secara teknis, kepala staf Gedung Putih Ron Klain akan didakwa melakukan ini, dan sebuah memo presiden akan secara resmi dikelaurkan yang menyatakan peraturan yang akan dibekukan.
17. Etika
Joe Biden ingin setiap eksekutif yang ditunjuk untuk menandatangani janji etika. Sumpah itu juga menuntut janji pegawai federal "untuk menegakkan kemerdekaan Departemen Kehakiman".
Editor: Agung DH
