tirto.id - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai para Kepala Daerah tidak bisa menjadi tim sukses salah satu calon pada Pilpres 2019 lantaran terbentur Undang-undang.
"Gubernur tidak bisa jadi tim sukses karena ada undang-undangnya" tegas Zulkifli usai menghadiri penutupan Penutupan Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN) di Jakarta Timur, Selasa (11/9/2018).
Sejumlah kepala daerah menyatakan mendukung salah satu calon menjelang Pilpres 2019. Gubernur Papua Lukas Enembe yang diusung Partai Demokrat terang-terangan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dukungan Lukas berseberangan dengan Partai Demokrat yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Partai Demokrat bersama PAN, PKS, dan Gerindra berkoalisi mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Kendati di tubuh Partai Demokrat terjadi perbedaan sikap politik, Ketua Umum PAN itu menyebutkan koalisi masih kompak.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya @AndiArief__, pada Ahad malam lalu menyampaikan bahwa pihaknya keberatan jika disebut bermain dua kaki lantaran ada sejumlah kader Demokrat yang justru menyatakan dukungan bagi lawan, yaitu Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 mendatang.
“Main dua kaki: pilpres dukung Prabowo tapi ikut jadi menteri Jokowi. Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi demokrat adalah dua kaki. Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kememangan pileg di Papua,” demikian cuit Andi.
Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menyebut, sikap Demokrat memberikan dispensasi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma'ruf adalah bagian upaya memenangi Pilpres tanpa mengorbankan Pileg.
“Karena kami juga dalam pemilu legislatif harus sukses betul, jangan sampai ada hal menjadi kendala di pemilu legislatif," kata Agus di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9).
Editor: Agung DH
