tirto.id - Puluhan warga Kapuk Poglar, Jakarta Barat, mendatangi Balai Kota untuk mengadukan ancaman penggusuran kampung mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Encu Sunari, salah satu perwakilan warga, mengatakan ancaman itu datang dari Polda Metro Jaya yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan seluas 15.900 meter yang sudah ditempati warga bertahun-tahun.
Selain itu, warga juga berharap Anies dapat menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlangsung sejak 1994 dan mengancam keberadaan tempat tinggal mereka tersebut.
"Kami dari Kapuk Poglar ke Balai Kota ingin mengadu kepada Pak Anies Baswedan, untuk menuntut keadilan, serta supaya rencana Polda Metro Jaya untuk menggusur 8 Februari nanti dapat dimediasi atau membatalkannya," ungkapnya saat ditemui di Balai Kota, Jumat (26/1/2018).
Selain ingin bertemu Gubernur, warga yang sebagian besar terdiri dari kaum perempuan itu juga melakukan orasi di depan gerbang Balai Kota sejak pukul 09.30 WIB. Namun, mereka belum juga bisa menemui Anies hingga menjelang waktu shalat Jumat.
Encu menyampaikan, kedatangan warga Kapuk Poglar ke Balai Kota bukanlah yang pertama kali sejak ancaman penggusuran dilontarkan oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, setelah mendapat somasi ketiga pada 19 Desember lalu, beberapa warga juga mendatangi Balai Kota untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Anies.
Namun, mereka gagal menemui Anies dan hanya memasukkan surat permohonan audiensi kepada gubernur. "Ada tanda terima suratnya. Tetapi tidak ada tindak lanjut dan tidak ada responsnya," kata Encu.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan warga masih bertahan di depan balai kota menunggu Anies menemui mereka. "Harapan kami, barangkali sebagai pemimpin, sebagai orang tua kami, sebagai gubernur kami, Pak Anies dapat menemui kami untuk mendengarkan kami sebagai masyarakat, yang tanggal 8 Februari akan dieksekusi oleh Polda Metro Jaya," ujar Encu.
Diwawancara terpisah, Anies mengaku belum mengetahui kehadiran warga Kapuk Poglar yang berorasi di depan Balai Kota. Ia juga enggan berkomentar lantaran belum mengerti duduk sengketa lahan antara warga dan Polda Metro Jaya.
"Nanti saya cek lagi," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saat ditemui di Masjid Fathalilah, Balai Kota.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari