tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai mobilisasi massa dari luar DKI Jakarta untuk mengawasi semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak diperlukan.
Menurut JK, kegiatan mobilisasi seperti Tamasya Al-Maidah justru terkesan meremehkan kemampuan masyarakat DKI Jakarta untuk mengawasi pemungutan suara pada Rabu, 19 April 2017 besok.
"Karena kalau orang dari daerah lain masuk ke Jakarta kan sepertinya tidak percaya orang Jakarta," kata JK dalam konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (18/4/2017) seperti dikutip Antara.
Karena itu, JK berharap agar masyarakat dari luar Jakarta menghormati dan mempercayai warga ibu kota dapat memantau pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dengan aman, tertib, dan damai.
Selain itu, JK mengingatkan mobilisasi warga luar ibu kota berisiko menimbulkan masalah karena akan membuat situasi setiap TPS terlalu padat orang.
Pendapat JK itu didasari pertimbangan apabila ada 10 persen saja penduduk Jakarta memantau penghitungan suara di TPS dekat permukiman mereka maka total jumlahnya sudah jutaan warga.
"Kalau 10 persen saja penduduk Jakarta, atau seperti saya katakan tadi, setengah saja yang pergi di TPS untuk melihat penghitungan itu (di semua TPS) bisa 5 juta atau 3-4 juta orang, itu luar biasa (jumlahnya)," kata JK.
Dia mencontohkan, jika satu TPS memiliki 300 pemilih yang telah menggunakan haknya, kedatangan seratus warga di antaranya saja saat penghitungan suara sudah cukup untuk mengawasi proses itu. Mereka sudah layak dianggap saksi informal yang memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara bersih dari kecurangan.
Oleh sebab itu, JK meminta masyarakat dari luar DKI Jakarta tidak perlu ikut mobilisasi massa, seperti Tamasya Al-Maidah, guna mengawasi proses pemilihan dan penghitungan suara di TPS-TPS pada Rabu besok.
"Sebenarnya tidak perlu didatangkan dari luar, kalau memang ingin menyaksikan itu kan sebaiknya warga yang memilih di TPS itu nanti pada jam-jam satu datang kembali untuk melihat, tak usah datangkan dari luar," kata JK.
JK berharap semua pihak mematuhi perintah maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya, KPUD DKI Jakarta dan Bawaslu Jakarta mengenai pelarangan mobilisasi warga dari luar ibu kota pada hari pemilihan.
Sebaliknya, JK justru mengimbau warga DKI Jakarta beramai-ramai menyaksikan sekaligus mengawasi proses penghitungan suara di TPS-TPS dekat tempat tinggal mereka.
"Kalau Anda pemilih di situ, ya datanglah ramai-ramai waktu penghitungan untuk menjadi saksi bersama, nah itu justru diharapkan," kata dia.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
