Wapres Dorong Percepatan "E-Government" Secara Nasional

tirto.id - Penerapan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi atau "E-Government" secara nasional harus segera dipercepat, agar koordinasi antarpemerintah dan pelayanan publik dapat dilakukan secara langsung, mudah, dan transparan. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kita telah meminta kepada Menteri PAN dan RB serta KASN untuk membuat sistem nasional yang dapat saling berhubungan sehingga apabila bupati-bupati mempunyai sistem IT yang baik maka dapat berhubungan dengan kabupaten lainnya dan dengan provinsinya, sehingga gubernur dapat menilai dapat mengevaluasi apa yang telah dijalankan," kata Wapres di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Wapres dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Kepegawaian 2017 Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (10/5/2017), menyampaikan bahwa saat ini banyak provinsi, kota, dan kementerian masih memiliki sistem sendiri-sendiri yang tidak terkoneksi dengan instansi pemerintah lainnya yang menimbulkan birokrasi berlapis-lapis.

"Kita semua mempunyai sistem yang berbeda-beda sehingga tidak mudah untuk mengkoordinasikan dari sistem yang ada, dari semua itu pemerintah akan mengupayakan adanya suatu sistem nasional daripada IT," kata dia.

Terkait percepatan e-government, Wapres juga mengharapkan adanya persiapan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan peralatan berbasis IT tersebut.

"Kalau dahulu ada mesin ketik, kemudian komputer juga sebagian besar hanya dipakai untuk mesin ketik atau main game kalau ada waktu, tetapi sekarang ini betul-betul harus bermanfaat untuk melayani masyarakat," kata dia.

Selain itu, pembinaan integritas pegawai negeri juga harus ditingkatkan karena, menurut Wapres, penggunaan IT yang tidak baik sedari awal akan menghasilkan pelayanan yang tidak baik pula.

"Tetapi dengan sistem digital tentu semuanya akan lebih baik apabila dijalankan dengan baik dan juga dipenuhi dengan kejujuran karena ada juga adagium di sini, di IT, sampah masuk sampah keluar, kalau informasi salah dimasukkan maka keluar juga informasi salah, walaupun bisa ditolak kalau sistem baik," kata dia.

Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2017 Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.