Indeks E-government
Sekjen PDIP Sebut 'Dilan' Bukti Komitmen Jokowi Berantas Korupsi
Hasto Kristiyanto mengatakan, program Dilan yang diperkenalkan Jokowi sebagai komitmen untuk melawan korupsi.
PSI Dukung Jokowi Soal Layanan Pemerintah Berbasis Teknologi
Menurut juru bicara PSI Sigit Widodo, penerapan layanan pemerintah berbasis teknologi akan mendorong transparansi dan semakin mempersempit ruang korupsi.
E-Government Diharapkan Bisa Ubah Budaya Kerja Pemerintah
Menpan RB Asman Abnur berharap, peluncuran e-Government dapat mengubah budaya kerja pemerintah serta meningkatkan birokrasi yang efektif.
Wapres Dorong Percepatan "E-Government" Secara Nasional
Wapres berharap penerapan pemerintahan berbasis "E-Government" segera dipercepat agar koordinasi antarpemerintah dapat dilakukan dengan mudah.
Legislator: E-Government? Benahi Dulu Koneksi Internet Kita!
Anggota Komisi II DPR, Hetifah Saifudian, menyarankan agar pemeritah fokus memperbaiki koneksi internet terlebih dahulu sebelum mewajibkan pelaksanaan "e-government".
CISSREC: Indonesia Perlu Grand Design tuk Hadapi Tren OTT
Pengamat mengingatkan pemerintah untuk membuat sebuah grand design yang dapat digunakan untuk melindungi Indonesia dari tren bisnis OTT yang dinilai tidak menguntungkan pemerintah setempat.
Bappenas: 2018, Indonesia Terapkan "E-Budgetting"
Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjanjikan bahwa Indonesia sudah akan menerapkan “e-planning” dan “e-budgeting” pada 2018.
Terkait E-Government, Kemenag Masih Minim Ahli Statistik
Kepala Pusat dan Informasi Kementerian Agama Rudi Subiyantoro menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya tenaga statistisi/ahli statistik di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini sangat menghambat program Kemenag yang tengah menyiapkan sistem “e-government” untuk meningkatkan transparansi lembaga ini.
Menpan: Korupsi Akan Hilang dengan E-Government
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment bakal mengurangi aparatur sipil negara dan menghilangkan praktik korupsi dan kolusi di birokrasi.