Kolumnis
CEO The Initiative Institute Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Venezuela: Kegagalan Sosialisme atau Sabotase Elite?

Kolumnis: Airlangga Pribadi Kusman
25 Agustus, 2017dibaca normal 3 menit
“Kediktatoran”, “penghancuran demokrasi representatif”, “inefisiensi birokrasi”, “penolakan atas tatanan pasar bebas”, “kematian demonstran”, “kegagalan sosialisme”—frasa ini belakangan menjadi kata kunci yang berulangkali dijejalkan media-media arus utama tentang Venezuela. Ini sehubungan krisis ekonomi dan gejolak politik selama beberapa tahun belakangan di bawah pemerintahan Nicholas Maduro, penerus mendiang Hugo Chavez.

Jika kita menyaksikan laporan tentang Venezuela, yang kita dapatkan adalah panorama kemiskinan, menghilangnya sembako dari pasar, kerusuhan, dan kebrutalan aparat.

Yang terlupakan, tentu saja, adalah serangan ofensif dari kubu oposisi yang beringas lewat percobaan kudeta, serangan granat dari helikopter, serta fakta bahwa demonstrasi anti-Maduro hanya terjadi di kawasan-kawasan yang dihuni kelas menengah ke atas.

Soal yang terakhir ini sempat menjadi perhatian para peneliti sosial, sebagaimana terangkum dalam edisi khusus jurnal Cultural Anthropology pada 2015 tentang protes-protes di Venezuela belakangan ini.

Alejandro Velasco, kontributor Cultural Anthropology dan penulis Barrio Rising: Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela (2015), menerangkan pengalaman hidup di bawah rezim oligarki membuat masyarakat kelas bawah Venezuela tidak ikut dalam demonstrasi anti-Maduro, kendati krisis hari ini cukup membuat mereka terpukul.

Masyarakat miskin yang tinggal di barrios (permukiman kumuh) inilah menjadi basis utama pendukung Chavez-Maduro, dan pernah menyelamatkan Chavez dari aksi kudeta yang digerakkan oleh klik gabungan oposisi, industri minyak, dan Washington pada 2002.  

Tinjauan Sejarah

Beberapa hal terabaikan dalam banyak pembicaraan tentang krisis Venezuela.

Pertama, perbandingan historis antara capaian pemerintahan Hugo Chavez yang mengusung sosialisme abad 21 dan rezim oligarki neoliberal pra-Chavez dalam lanskap politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Kedua, bagaimana krisis Venezuela maupun perjalanan platform politik Lingkaran Bolivarian Chavez didudukkan dalam pertarungan antara kekuatan-kekuatan sosial yang berbeda serta pelbagai kepentingan di dalamnya.

Sebelum Chavez berkuasa, kondisi ekonomi Venezuela memperlihatkan jurang menganga antara proyek mercusuar La Grand Venezuela (Venezuela Hebat) dan kondisi perekonomian dari masyarakatnya. Saat itu, ketika negara-negara Amerika Selatan mengalami krisis ekonomi pada 1980-an, Venezuela menjadi negara paling terpukul.

Angka Produk Domestik Bruto turun hingga 27 persen pada 1999. Angka kemiskinan naik dari 17 persen pada 1980 menjadi 53 persen pada 1996. Sementara jumlah total hutang luar negeri naik dari 9 persen ke 53 persen antara 1970-1994 dari jumlah keseluruhan Produk Nasional Bruto (Wilpert 2013; Buxton 2009).

Pendeknya, Venezuela di bawah kekuasaan oligarki neoliberal pimpinan Carlos Andrés Pérez ternyata tidak mewartakan kisah yang membanggakan, baik dari sisi kesehatan ekonomi, kemampuan mengangkat taraf hidup rakyat, maupun ketahanan menghadapi krisis.

Ketika Chavez naik ke tampuk kekuasaan pada 1998, perlahan-lahan postur ekonomi di Venezuela berubah.

Angka kemiskinan turun lebih dari 53 persen pada 1996 menjadi 25 persen pada 2012 (setahun sebelum Chavez wafat). Bahkan Bank Dunia, institusi yang tersohor sebagai pencekik negara-negara Dunia Ketiga, mencatat pendapatan Produk Nasional Bruto per kapita per tahun Venezuea melesat sebesar 13,120 dolar AS, melampaui Brasil dan Argentina.

Venezuela di bawah Hugo Chavez dicatat dengan tinta emas oleh PBB sebagai negara yang berhasil menekan secara drastis tingkat kemiskinan dibanding negara-negara lain di Amerika Latin (Jones 2014; Weisbrot 2016).

Fakta-fakta ekonomi ini bicara bahwa hampir dua dasawarsa pemerintahan Hugo Chavez yang menolak tunduk terhadap keliaran pasar bebas berhasil membawa rakyat Venezuela hidup sejahtera. Sementara puluhan tahun Venezuela di bawah rezim kapitalisme pasar hanya menempatkan rakyat di jurang kebodohan dan kemelaratan.  

Bagaimana dengan tuduhan bahwa Hugo Chavez dan penerusnya Nicolas Maduro menjalankan pemerintahan diktator untuk menghancurkan demokrasi?

Kurang lebih setahun setelah Chavez dilantik sebagai presiden (1999), pemerintahannya memperkenalkan demokrasi partisipatoris yang dikawal dengan konstitusi baru. Pelbagai mekanisme demokrasi dikenalkan, yang tak pernah didapatkan warga pada masa pemerintahan pra-Chavez.

Langkah demokratis itu seperti partisipasi warga untuk terlibat langsung mengelola pemerintahan, referendum yang diinisiasi warga, forum swakelola pemerintahan oleh warga lokal, dan partisipasi publik secara langsung untuk memilih kandidat di pelbagai institusi trias politika.

Pendeknya, sejak masa pemerintahan Chavez, rakyat miskin Venezuela sadar atas posisinya sebagai warga negara: memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam arena politik. Sementara pada era pra-Chavez, rakyat hanya mampu menonton penjarahan sumber daya alam (Wilpert 2013: Buxton 2009; Motta 2009).                

Penjelasan Krisis   

Di tengah kemajuan Venezuela di bawah bendera Politik Lingkaran Bolivarian, apa yang membuat krisis ekonomi belum teratasi sampai saat ini?

Benar bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam terutama migas membuat Venezuela rentan terhadap turbulensi ekonomi global. Pemerintahan Chavez maupun Maduro memang belum berhasil membawa Venezuela lepas dari ketergantungan terhadap migas. Namun, apakah ini akibat platform politik anti-neoliberal semata? Puluhan tahun Venezuela di bawah rezim pro-pasar juga tidak berhasil memerdekakan negeri itu dari ketergantungan terhadap migas.

Ilmuwan ekonomi-politik William I. Robinson (2017) menjelaskan, berbeda dari persepsi banyak orang, bahwa Venezuela di bawah Chavez menjalankan politik redistribusi dan keadilan sosial di dalam skema pasar. Tidak seperti kecaman negara adikuasa dan satelitnya, perekonomian Venezuela masih menggantungkan produksi sumber daya mentah dengan kekuatan kapitalisme transnasionalisme.

Di sisi lain, kekuatan-kekuatan bisnis utama yang menguasai sektor swasta Venezuela mendukung kalangan oposisi untuk menyabotase agenda politik Sosialisme abad 21 Chavez, dan melakukan perlawanan brutal terhadap kepemimpinan Maduro. Setelah kemenangan tipis Maduro dalam pemilu presiden pada 2013, yang diakui sebagai pemilu demokratis oleh para peninjau internasional, oposisi turun ke jalan dengan serangkaian demonstrasi yang tak segan melakukan kekerasan.

Satu hal yang tidak diungkapkan oleh media-media internasional: ketika terjadi kerusuhan sosial pada 2014, seratus orang yang meninggal akibat pertarungan politik itu berasal dari kubu pro-pemerintah. Tindakan keras baru diambil oleh rezim Maduro ketika kaum oposisi hendak menghancurkan sebuah rumah sakit yang didedikasikan untuk perjuangan Hugo Chavez (Tariq Ali, 2016).

Pelajaran yang bisa dipetik saat ini agaknya bukanlah bahwa proyek Sosialisme abad 21 Chavez membuat Venezuela terbelit krisis ekonomi; melainkan belum tuntasnya proyek tersebut membuat segenap reformasi sosial urung menghasilkan perubahan menuju penguasaan corak produksi yang dapat menjamin kemakmuran bersama.

Akibatnya, transformasi sosial untuk melepaskan Venezuela dari ketergantungan terhadap minyak tidak berhasil dilakukan. Sementara kekuatan-kekuatan sosial anti-Chavismo, yang memiliki basis ekonomi dari sektor privat, memanfaatkan krisis ini untuk menghancurkan proyek politik Sosialisme Abad 21 tersebut.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.

Keyword