Utang Luar Negeri Indonesia Turun $7,2 Miliar

tirto.id - Laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia terbaru, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, mencatat posisi utang luar negeri Indonesia menurun pada November 2016.

Ringkasan laporan itu menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar $316,0 miliar pada November 2016. Ini artinya ada penurunan sebesar $7,2 miliar dari posisi utang luar negeri pada Oktober 2016 yang sebesar $323,2 miliar. Penurunan utang tersebut dipicu oleh pelambatan penarikan utang.

Secara terperinci, berdasarkan laporan yang diterbitkan BI pada Senin (16/1/2017) itu, posisi utang luar negeri pada November 2016 di sektor publik, atau pemerintah, sebesar $154,5 miliar dan swasta $161,5 miliar.

Laporan itu juga menyebutkan utang pemerintah tumbuh melambat menjadi 12,1 persen (year-on-year/yoy) dari 17,0 persen (yoy) pada Oktober 2016. Sedangkan utang swasta turun lebih dalam menjadi 3,4 persen (yoy), dibandingkan Oktober 2016 yang sebesar 2,0 persen (yoy).

Sementara utang luar negeri berjangka panjang pada November 2016 tumbuh melambat menjadi 3,1 persen (yoy) atau sebesar $274,1 miliar. Utang luar negeri jangka panjang itu terdiri dari utang sektor publik sebesar $153,7 miliar dan swasta $120,4 miliar.

Adapun utang luar negeri berjangka pendek juga tumbuh melambat menjadi 7,1 persen atau menjadi sebesar $42,0 miliar. Utang kategori ini terdiri dari untuk sektor swasta sebesar $41,2 miliar dan publik $0,8 miliar.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri sektor swasta pada akhir November 2016 terfokus di empat sektor, yakni keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Peran keempat sektor tersebut terhadap nilai total utang luar negeri swasta mencapai 76,8 persen.

BI menyimpulkan perkembangan utang luar negeri Indonesia pada November 2016 ini masih cukup sehat. Meskipun demikian, risikonya terhadap perekonomian nasional masih terus diwaspadai. BI juga sedang terus memantau perkembangan utang luar negeri sektor swasta untuk memastikan tidak adanya risiko yang bisa mempengaruhi stabilitas makroekonomi.