tirto.id - Pemerintahan Presiden Trump mengintensifkan tekanan pada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un untuk membubarkan program senjata nuklirnya dengan menjatuhkan sanksi lain. Kali ini sanksi ekonomi AS berimbas pada pengusaha Cina serta beberapa perusahaan pelayaran dan perdagangan Korea Utara.
"Karena Korea Utara terus mengancam perdamaian dan keamanan internasional, kita bertekad memaksimalkan tekanan ekonomi untuk mengisolasi negara itu dari sumber perdagangan dan pendapatan di luar sambil mengekspos taktik mengelak mereka," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Secara keseluruhan, mengutip CNN, sanksi yang diumumkan pada Selasa (21/11/2017) waktu setempat itu menargetkan satu individu, 13 perusahaan dan 20 kapal yang telah terlibat dalam perdagangan senilai ratusan juta dolar dengan Korea Utara.
Departemen Keuangan mengatakan sejumlah orang yang ditargetkan dalam pengumuman tersebut beroperasi di industri transportasi Korea Utara atau barang impor atau ekspor. Korea Utara diketahui menerapkan praktik pelayaran yang menipu, termasuk transfer kapal ke kapal, menurut Departemen Keuangan.
Tiga perusahaan perdagangan Cina telah mengekspor sekitar $650 juta barang ke Korea Utara dan mengimpor lebih dari $100 juta. Produk itu termasuk komputer notebook, batu bara, dan besi.
Perusahaan Cina lainnya, Dandong Dongyuan Industrial, mengekspor lebih dari $28 juta kendaraan bermotor, mesin listrik dan barang-barang lainnya yang terkait dengan reaktor nuklir ke Korea Utara selama beberapa tahun. Dongyuan juga telah dikaitkan dengan perusahaan terdepan organisasi Korea Utara yang dikenal mengembangkan senjata pemusnah massal.
Organisasi lain ditunjuk untuk mengekspor pekerja dari Korea Utara.
Sanksi ini dijatuhkan sehari setelah Trump menempatkan Korea Utara kembali dalam daftar negara pendukung terorisme. Presiden George W. Bush sebelumnya telah memindahkan negara komunis itu dari daftar tersebut di tahun 2008.
Korea Utara kini merupakan satu dari empat negara di dunia yang menyandang label itu. Yang lainnya termasuk Iran, Sudan dan Suriah.
Presiden Trump telah teguh dalam menegakkan kebijakannya memberikan "tekanan maksimum" kepada Korea Utara untuk mengisolasi rezim tersebut. Pengumuman pada Senin (20/11/2017) itu dilihat oleh para analis sebagai alat diplomatik oleh pemerintah untuk meningkatkan tekanan pada negara-negara asing agar berhenti melakukan bisnis dengan Korea Utara.
Meski begitu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengatakan Washington masih berharap sanksi dan diplomasi dapat menekan Kim untuk berunding mengenai perlucutan senjata nuklir Pyongyang, saat berbicara dengan para pewarta setelah pertemuan kabinet.
"Kami masih punya harapan untuk diplomasi," katanya.
Rex Tillerson mengatakan tindakan penghukuman telah berdampak signifikan pada perekonomian Pyongyang meski Cina belum menghentikan pengiriman pasokan minyak ke Korea Utara.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
