tirto.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak keputusan pemerintah untuk mengomersialkan Vaksinasi Gotong Royong (VGR). Pemerintah dianggap tidak etis lantaran hal itu dilakukan saat masyarakat masih terdesak pandemi COVID-19 yang mengganas.
"YLKI mendesak agar VGR berbayar untuk individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar perusahaan bukan individual," ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).
Pemerintah akan menjual VGR jenis Sinopharm melalui perusahaan obat pelat merah PT Kimia Farma. Vaksin akan tersedia digerai-gerai Kimia Farma dengan harga Rp879.140 per orang.
Kebijakan tersebut berdasarkan regulasi dadakan yakni Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
Tulus meminta regulasi vaksinasi tetap mengacu kepada PMK Nomor 10 Tahun 2021, agar perusahaan yang menanggung pembiayaan VGR sebagaimana mandat Pasal 1 ayat (2). Ia khawatir dengan ada vaksinasi berbayar dan gratis akan membuat masyarakat bingung.
Hal itu juga membuat masyarakat berasumsi vaksin berbayar lebih berkualitas baik ketimbang vaksin gratis. Implikasi yang lebih mengkhawatirkan, kata Tulus, yakni membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.
"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi COVID-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar," tukas Tulus.
Perihal perubahan regulasi VGR juga dinilai mendadak. Komisi IX DPR RI sebagai mitra pemerintah bidang kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam rencana komersialisasi vaksin tersebut.
"Selama ini, yang kami dengar bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja. Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu," ujar Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis, Minggu (11/7/2021).
Saleh mendesak agar pemerintah menjelaskan rencana Kimia Farma tersebut. Ia mengingatkan bahwa dasar pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.
"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," sambung dia.
Pemerintah juga mesti memaparkan mekanisme vaksinasi individu, seperti siapa yang menjadi vaksinator dan pemantau pascavaksin.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
