TNI AL Teken Kontrak Pengadaan Rp2,2 Triliun

tirto.id - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) meneken 215 kontrak pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017 yang senilai Rp2,2 triliun. Di dalam kontrak itu, terdapat pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) senilai Rp1,6 Triliun .

Penandatanganan kontrak secara kolektif di antara para pejabat pembuat komitmen satuan kerja TNI AL dengan para mitra penyedia barang dan jasa ini disaksikan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, di Auditorium Detasemen Markas TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (11/1/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Ade pengadaan Alutsista senilai Rp1,6 Triliun tersebut akan dipakai untuk membeli kapal-kapal kecil, kapal patroli, dan lainnya. Namun, dia tidak merinci jumlah kapal yang akan dibeli pada periode tahun anggaran 2017 tersebut.

TNI AL juga menandatangani kontrak untuk pengadaan sarana dan prasarana senilai Rp409 miliar dan perlengkapan personel senilai Rp118 miliar. Selain itu, ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan senilai Rp48 miliar serta untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan sebesar Rp12 miliar.

Ade menegaskan penandatanganan kontrak ini telah melalui proses lelang sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan ini diselenggarakan kedua kalinya oleh TNI AL guna menindaklanjuti instruksi dari presiden dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2017.

"Sehingga dengan ditandatanganinya kontrak pada awal tahun maka pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan TNI AL dapat segera dimulai. Penandatanganan dilaksanakan secara serempak oleh satker-satker (Satuan Kerja) TNI AL di sejumlah wilayah, seperti Markas Besar TNI AL, Koarmatim, Koarmabar Lantamal II Padang, Lantamal XII Pontianak, Lantamal lV Tanjung Pinang, Lantamal XI Merauke, serta Lantamal XIII Tarakan," kata Ade.

Mabes TNI AL juga akan melakukan pengawasan terhadap 215 kontrak yang telah ditandatangani satuan kerja TNI AL agar tidak terjadi penyelewenangan dalam pengadaan dan kualitasnya sesuai standard.

"Pengawasan kita lakukan sejak terjadinya kontrak dan kami bentuk tim pengawas pekerjaan. Kami juga akan melakukan inspeksi secara acak dalam pengadaan, apakah pendistribusiannya sudah benar, apakah kualitasnya sesuai kesepakatan dan apakah mitra kerja bekerja secara asal-asalan atau tidak. Kalau kualitas barangnya tidak bagus akan menjadi penilaian tersendiri bagi mitra kerja Mabes AL," ujar Ade.

Berdasar data yang dimuat di laman Kementerian Keuangan, jatah untuk sektor pertahanan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp108,3 triliun. Alokasi anggaran sebesar itu bertujuan meningkatkan kontribusi industri pertahanan dalam negeri dalam pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Selain itu, penganggaran di sektor pertahanan ini juga bertujuan memperkuat pengamanan laut dan penjagaan perbatasan serta menaikkan kesejahteraan prajurit TNI.