Timses Ahok dan Anies Minta Tak Ada Lagi Warga Gagal Memilih

tirto.id - Angota Tim Sukses (Timses) pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Jerry Sambuaga mendesak KPU DKI Jakarta serius membenahi kualitas data pemilih dan mencegah terulangnya kasus warga gagal memilih di pelaksanaan putaran kedua Pilkada 2017 nanti.

“Saya sudah sampaikan ke Ketua KPU bahwa memang banyak kasus pemilih tak bisa memilih saat pilkada putaran pertama,” kata Jerry kepada Tirto, pada Sabtu (4/3/2017).

Jerry menyimpulkan ada tiga penyebab utama kegagalan banyak warga Jakarta menggunakan hak pilihnya saat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 lalu.

Menurut dia, sebab pertama ialah penolakan panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap warga yang sudah membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Dua sebab lain, ada keteledoran administrasi dan minimnya persediaan surat suara.

Jerry menilai masalah ini merupakan hal teknis yang sebenarnya bisa dihindari dan mudah dicegah agar tak terulang di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Kami berharap masalah-masalah ini tidak terjadi lagi. Itu menghilangkan hak pemilih, tidak hanya nomor 2 (Ahok-Djarot), tapi semua saya pikir terganggu,” kata Jerry.

Dia juga mengimbau agar publik aktif melaporkan kasus kegagalan penggunaan hak pilih ini, baik ke Bawaslu maupun kepolisian. Ia juga tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang melaporkan kubunya karena dugaan pelanggaran di Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Siapa pun yang memang merasa dirugikan, nomor urut dua dan nomor urut 3 silahkan saja kita saling mempermasalahkan, saling melapor selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.” Tapi, ia menegaskan, “Jangan asal lapor. Ada buktinya, ada datanya, silahkan kita sama-sama melihat mana yang salah dan mana yang benar.”

Sementara anggota Tim Sukses pasangan Anies Basweda-Sandiaga Uno, Yupen Hadi meminta KPU DKI Jakarta melibatkan pihak dari dua kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia berharap proses perbaikan data pemilih itu transparan.

“Kita ingin transparan. Kita ingin cek bersama-sama DPT itu supaya tidak ada dusta di antara kita,” ujar Yupen.

Yupen juga menyarankan KPU DKI Jakarta mengevaluasi kembali secara mendetail data pemilih di putaran pertama. Hal ini agar para pemilih yang sudah tidak tinggal di Jakarta bisa dicoret dan menambahkan warga yang betul-betul berdomisili di ibu kota tapi belum masuk DPT.

“Kita mesti sepakati juga siapa yang milih. Kan mereka penentu kemenangan dan kekalahan. Jadi kita pastikan siapa yang milih dan itu saya kira harus dikejar cepat karena waktunya gak lama,” ujar Yupen.

Selain itu, Yupen juga menuntut ada perbaikan pelaksanaan teknis pemilihan untuk mencegah ada warga gagal mencoblos lagi.

Misalnya, dengan memperluas jangkauan sosialisasi tentang ketentuan penggunaan surat keterangan bagi pemilih yang belum masuk dalam DPT. Sosialisasi itu tak hanya untuk warga Jakarta tapi juga para panitia pemilihan di level terbawah, KPPS.

“Informasi-informasi harus diberitakan lebih awal supaya mereka teredukasi dengan baik para KPPS itu. Supaya tidak ada kesalahpahaman lagi seperti surat suara yang di-DPTb itu hanya 20,” ujar Yupen.