Terkait Manusia Perahu, PKS Sebut Gubernur Ahok Tidak Manusia

tirto.id - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes berpendapat bahwa sikap kasar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang membiarkan korban penggusuran Pasar Ikan dan Luar Batang menjadi manusia perahu, sangat tidak manusiawi.

"Perahu bukan rumah dan bukan hunian yang layak baik ditinjau dari sudut kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, apalagi keselamatan. Setiap saat bahaya mengancam. Membiarkan sekelompok warga untuk tinggal di perahu, mengabaikan nasib mereka adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyatnya," kata Fahmy dalam rilis di Jakarta, Jumat, (15/4/2016).

Fahmy menegaskan bahwa kekasaran sikap Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, yang ditunjukkan dengan pengusiran para warga Pasar Ikan dan Luar Batang dengan dalih penertiban dan pembangunan Ibu Kota, telah menimbulkan kemarahan dari banyak pihak.

Fahmy mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Ahok kepada masyarakat miskin sangat berlawanan dengan kemudahan akses dan izin pengembangan wilayah yang diberikannya kepada kelompok-kelompok pengembang swasta, yang notabene memiliki kemampuan finansial jauh lebih baik.

"Penertiban dan pembangunan wilayah kumuh Jakarta adalah kewajiban Pemda DKI. Kita sepakat dan mendukung penuh setiap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam hal ini. Semua pihak akan mendukung, asal dilakukan dengan cara dan pendekatan yang bijak dan memperlakukan rakyat dengan cara yang baik dan berkeadilan," tandasnya.

Fahmi mengingatkan kepada Ahok bahwa rakyat-rakyat miskin yang digusurnya itu juga merupakan warga Ibu Kota yang harus diperlakukan oleh Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta dengan bijaksana.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa keberadaan manusia di perahu di dekat lokasi penggusuran Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara agar dibiarkan saja sampai kapan pun.

"Manusia perahu itu tunggu kesempatan untuk mau balik lagi, kita biarin saja sampai kapan. Asal jangan ke darat untuk menduduki di situ lagi," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Beberapa warga Pasar Ikan yang tinggal di perahu adalah korban penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Senin, (11/4/2016).

"Dia bilang manusia perahu mau ikut kerja di kawasan itu, tapi rusun Marunda ada kanal timur dan ada nelayan di Cilincing, Cakung. Maksud saya kalau profesinya nelayan, kenapa tidak pindah ke Marunda saja karena lebih dekat," tukas Ahok.

Keunggulan rumah susun (rusun) di Marunda, menurut Gubernur, termasuk jemputan anak sekolah, tidak menyengsarakan keluarga, bisa bertanam hidroponik, disiapkan dokter dan perawat,dan disediakan modal untuk membuka usaha sebesar Rp5 juta - Rp10 juta.

Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi kepada warga yang telah bermukim sejak lama dan memiliki rumah tinggal di lingkungan RT 001, 002, 011 dan 012 di RW 04 Pasar Ikan untuk mendapatkan hunian layak di rusun Marunda dan Rawa Bebek.