tirto.id - Pemerintah Kota Mataram sampai saat ini belum ada rencana melakukan tes usap (swab) COVID-19, massal terhadap pejabatnya terkait adanya indikasi telah berinteraksi dengan pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketika kunjungan kerja (kunker) Menteri Agama Fachrul Razi.
"Setahu saya, yang dites usap hanya sebatas pejabat di tingkat Pemerintah Provinsi NTB karena berinteraksi langsung dengan menteri agama saat kunker. Sementara untuk pejabat kota tidak ada," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Kamis (24/9/2020).
Hal itu dikemukakan menanggapi pertanyaan apakah pejabat di Pemerintah Kota Mataram juga akan dites usap seperti pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai upaya tracing Menteri Agama Fachrul Razi dinyatakan terpapar COVID-19, setelah melakukan kunker ke NTB.
Sejauh ini, kata dia, informasinya saat Menteri Agama Fachrul Razi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat, tidak ada pejabat Pemerintah Kota Mataram yang ikut mendampingi, termasuk pada kegiatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Kebetulan, kata dia, saat itu pak wali [Wali Kota Mataram] dan jajarannya tidak hadir. Hal itu juga sudah dipastikan dengan melakukan tracing ke pejabat kota yang barangkali ikut pada kegiatan Menteri Agama.
"Ternyata dari laporan memang tidak ada yang ikut, apalagi kontak fisik," kata dia.
Sementara terkait dengan tracing di hotel tempat penginapan menteri agama, kata Swandiasa, tracing sudah dilakukan secara mandiri termasuk untuk penyemprotan cairan disinfektan.
"Hal itu sudah kita pantau pelaksanaanya, dan semoga tidak ada muncul klaster kunjungan kerja," kata dia.
Di sisi lain, tambah Swandiasa, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di perkantoran, semua gedung kantor Pemerintah Kota Mataram, saat ini juga rutin disemprot cairan disinfektan.
"Minimal satu kali seminggu, areal perkantoran lingkup Pemerintah Kota Mataram disemprot disinfektan," katanya.
Selain itu kebijakan WFH (work from home) juga masih dilakukan pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pegawai dengan status positif COVID-19, kasus suspek dan kontak erat.
“Misalnya kasus positif COVID-19, terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, dan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2A), menerapkan WFH terhadap 50 persen pegawai," kata dia.
