tirto.id - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pemimpin harus memiliki pemahaman soal yuridis, psikologis dan sosiologi.
Hal itu ia sampaikan dalam menjawab pertanyaan Rosi tentang masalah koordinasi antara gubernur, bupati dan wali kota dalam Debat Publik Pertama Pilgub Jabar 2018, yang diadakan oleh KPU Jawa Barat di Sabuga Bandung, Senin (12/3/2018) pukul 19.30 WIB.
"Seluruh ini tidak akan terjadi jika pemimpin di Jawa Barat memiliki tiga hal. Yang pertama pemahaman soal yuridis, yang kedua pemahaman psikologis dan ketiga pemahaman sosiologis," jawab Bupati Purwakarta itu.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika pemimpin memiliki tiga hal ini maka tak ia harus menempatkan dirinya sebagai gubernur bukan sebagai bupati atau wali kota.
Selanjutnya, kata Dedi, fungsi yang harus dilakukan oleh gubernur Jawa Barat adalah berkoordinasi dengan seluruh wilayah sesuai dengan skala prioritas dari semua skala pembangunan itu.
"Yang menjadi problem hari ini seringkali rebutan program antara gubernur dengan bupati dan walikota. Padahal kalau kita ingin bekerja secara objektif bisa meletakan secara proporsional kebutuhan setiap daerah," lanjut Dedi.
Selain itu, kemampuan yang perlu dimiliki pemimpin adalah kemampuan mengevaluasi program dan anggaran.
"Dari evaluasi itu gubernur bisa mengarahkan prioritas mana yang perlu diperhatikan bupati dan walikota," ujar Dedi.
Dedi Mulyadi merupakan paslon nomor urut 4 bersama Deddy Mizwar. Paslon ini didukung oleh Golkar dan Demokrat.
Demul begitu ia disapa memulai karir sebagai politisi sejak tahun 2001 sebagai anggota DPRD Purwakarta. Sebelum akhir masa jabatan, ia maju sebagai wakil bupati dan terpilih pada tahun 2003.
Selesai masa jabatan lima tahun, Dedi memutuskan bertarung sebagai Bupati Purwakarta pada tahun 2008. Ia kembali terpilih pada pilbup 2013.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
