tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, menjadi salah satu panelis dalam acara Konferensi Laut PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam paparannya yang diterima media melalui siaran pers, pada Minggu (11/6/2017), Menteri Susi mengajak kepada PBB dan dunia internasional untuk bersama-sama melindungi laut.
"Lautan menutup sekitar 71 persen permukaan bumi. Lautan harus dilindungi untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kehidupan laut. Ini merupakan tugas kita untuk menjaga hak lautan," tegas Susi Pudjiastuti.
Dilanjutkan oleh Menteri Susi, saat ini belum ada badan dalam lingkup global yang khusus ditugaskan untuk melindungi lautan dan seluruh biota yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perlu dibentuk badan seperti yang dimaksud oleh Susi Pudjiastuti.
"Dunia butuh badan yang dapat melindungi hak lautan. Badan yang ditunjuk harus mengawasi kehidupan laut seperti ikan dan terumbu karang yang hidup di dalamnya. Khususnya dengan bersama-sama berjuang melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," paparnya.
Tokoh perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat, tanggal 15 Januari 1965, ini juga menyatakan bahwa laut lepas perlu dijaga dengan manajemen yang lebih baik untuk memastikan penangkapan hasil laut tidak akan mengancam kelestarian sumber daya alam.
Oleh karena itu, Susi Pudjiastuti menyarankan kepada negara-negara di dunia agar menggunakan peralatan dan metode yang aman dalam melakukan penangkapan ikan di laut agar tidak menghabiskan induk-induk ikan yang bermigrasi menuju zona perkembangbiakan.
"Ketika induk-induk ikan tidak kembali ke zona perkembangbiakan akibat ditangkap, bayi-bayi ikan tidak akan lahir untuk menjaga keberlanjutannya, sehingga dunia akan kehabisan stok ikan," tegas Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi juga meminta agar dunia internasional memahami bahwa IUU Fishing adalah kejahatan transnasional yang terorganisir, bahkan dapat pula terkait dengan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, penyelundupan binatang langka, dan berbagai tindakan negatif lainnya.
"Kita perlu memastikan bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir diakui dalam resolusi Majelis Umum PBB. Kita memerlukan sebuah tim ahli independen yang akan merekomendasikan rencana untuk melembagakan kejahatan perikanan transnasional terorganisir, dan untuk mendorong pengakuan berdasarkan Dokumen Resolusi Majelis Umum PBB," bebernya.
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Iswara N Raditya
