Menuju konten utama

Sumarsono Temui DPRD DKI Sore Ini Bahas Pansus MRT

Soni Sumarsono diagendakan menemui DPRD DKI untuk membahas pansus proyek MRT. Pembentukan pansus diwacanakan karena MRT meminta suntikan dana sebesar Rp 11,7 triliun.

Sumarsono Temui DPRD DKI Sore Ini Bahas Pansus MRT
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (kiri), dan Menteri BUMN Rini Sumarno meninjau proyek MRT di stasiun Setiabudi, Jakarta, Kamis, (23/2). Tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengungkapkan pihaknya bakal bertemu dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta nanti sore untuk mendengarkan paripurna hasil reses sekaligus untuk mengklarifikasi terkait pembentukan panitia khusus (pansus) Mass Rapid Transit (MRT).

"Kalau perlu diagendakan secara khusus untuk memberikan pemahaman kepada DPRD karena pada hakikatnya DPRD itu kan partner kita, mitra kita. Pasti akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang secara positif dilakukan oleh Pemprov DKI," ujar dia di Balaikota, Kamis (9/3/2017).

Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan Pansus merupakan kewenangan DPRD, bukan eksekutif. "Perlu gak perlu, boleh gak boleh, itu merupakan kewenangan mereka jadi boleh-boleh saja," ujarnya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa DPRD juga memiliki kewenangan untuk meminta pendapat dari warga atau institusi lain guna dimintai keterangan dan penjelasan. Bahkan, kata Soni, kalau memang diperlukan bantuan Pemprov DKI untuk memfasilitasi, pihaknya akan membantu DPRD.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan bahwa DPRD keberatan dengan dana yang diajukan oleh Pemprov DKI untuk pembangunan MRT fase kedua dari Bundaran HI hingga Ancol Timur. Padahal, pembangunan tersebut sebelumnya diketahui hanya sampai Kampung Bandan.

Perubahan desain bangunan tersebut direncanakan bakal menghabiskan dana sebanyak 11,7 triliun.

Terkait hal yang sama, petahana Djarot Saiful Hidayat ikut berkomentar ihwal Pansus yang akan dibentuk oleh DPRD. Menurut Djarot, permasalahan yang dihadapi lebih terkait permasalahan teknis sehingga DPRD tidak tahu untuk detailnya. Karena itu, Djarot menuturkan, jika diberikan ke DPRD pelaksanaan proyek bakalan tidak berjalan.

"Fungsinya DPRD itu memang bukan membahas masalah kebijakan. Dia lebih banyak political will-nya, [sedangkan] kalau kita political view-nya. Kita harus bangun koridor utara selatan, teknisnya kita kasih ahlinya dong apalagi ada perpres [peraturan presiden]. Kita jangan sampai kejebak dengan hal yang remeh temeh seperti itu, prinsipnya terlupakan. Kita enggak nyangka akan tertinggal dengan Singapura yang sudah bangun pada 1986," ungkap Djarot di Jakarta Timur, Rabu (8/3/2017).

"Kalau di protes begitu, Kapan majunya?" tegas Djarot.

Baca juga artikel terkait PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MRT JAKARTA atau tulisan lainnya dari Chusnul Chotimah

tirto.id - Politik
Reporter: Chusnul Chotimah
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Yuliana Ratnasari