STOP PRESS! Indonesia Berniat Beli Pesawat Amfibi dan Helikopter Rusia

Sudah Sepantasnya Indonesia Keluar dari OPEC

Reporter: Abdul Aziz
02 Desember, 2016 dibaca normal 4 menit
Sudah Sepantasnya Indonesia Keluar dari OPEC
Bendera Negara-negara OPEC [Foto/Shutterstock]
Belum genap setahun resmi lagi menjadi anggota OPEC, Indonesia akhirnya keluar lagi. Keuntungan yang diharapkan bisa diperoleh dengan aktif lagi di OPEC ternyata malah berbuah petaka.
tirto.id - Hampir 1,5 tahun yang lalu, pemerintah dengan gagah mengumumkan niatnya untuk bergabung lagi dengan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) . Bergabung lagi dengan kartel negara-negara eksportir minyak jelas terasa keren. Padahal ketika itu, kondisi Indonesia sedang compang-camping. Produksi minyak terus turun, kebutuhan terus meningkat, sehingga membuat Indonesia menjadi negara nett oil importir.

Banyak yang mengkritik rencana Indonesia untuk aktif lagi di OPEC. Namun, pemerintah beralasan ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan aktif di OPEC, meski berstatus sebagai negara pengimpor minyak. Sudirman Said yang ketika itu menjabat sebagai Menteri ESDM menyatakan, bergabungnya lagi Indonesia dengan OPEC akan memberikan keuntungan karena akan merekatkan hubungan dengan negara-negara pengekspor minyak.

‎"Karena kan ini kesempatan baik untuk terus berinteraksi, bergaul dengan mereka, menjalin jaringan dengan mereka, karena suasana harga minyak kan sedang begini, jadi bagus untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi Indonesia," paparnya.

Namun, harapan Indonesia ternyata tidak terwujud. Meski keanggotaannya baru aktif kurang dari setahun, Indonesia memutuskan untuk keluar lagi dari OPEC. Penyebabnya adalah keputusan OPEC untuk memangkas kuota produksi guna memperbaiki harga minyak yang kini sedang hancur-hancuran.

Pertemuan negara-negara OPEC di Wina, Austria, pada 30 November, sepakat untuk memangkas produksi minyak hingga 1,2 juta barel per hari (bph) mulai tahun depan. Keputusan ini diambil sebagai langkah konkret OPEC merespons anjloknya harga minyak dunia dalam dua tahun terakhir.

Kesepakatan tersebut seiring dengan sikap Arab Saudi yang melunak dan bersedia memangkas produksinya hingga sebesar 500.000 bph. Sebelumnya, Arab Saudi sebagai motor utama OPEC sempat menolak mentah-mentah permintaan pengurangan produksi minyak ini.

Dalam ulasan tirto.id dengan judul “Harga Minyak Jatuh, Derita OPEC dan Berkah Indonesia” disebutkan, Arab Saudi menolak memangkas produksi minyak dengan alasan kontribusi OPEC pada harga tidak signifikan. Ia menganggap, negara-negara di luar OPEC lebih bertanggung jawab dalam hal stabilitas harga minyak.

Saat harga minyak tak kunjung membaik pun, Arab Saudi dengan angkuh mengatakan akan tetap memompa minyaknya pada harga berapapun. Sikap Arab Saudi ini dimungkinkan karena biaya produksi minyak negara tersebut hanya 4-5 dolar AS per barel.

Sikap keras Arab Saudi ini kemudian memengaruhi keputusan OPEC. Terbukti, pada pertemuan November 2015, OPEC memutuskan untuk mempertahankan produksinya di level 31,5 juta bph. Keputusan OPEC tersebut sepertinya menegaskan keinginan Arab Saudi untuk melakukan stabilitasasi pasar tanpa perlu memangkas produksi. Ia memilih bertahan pada harga rendah untuk menekan tingkat produksi shale oil di AS.

Namun, keras kepala Arab Saudi akhirnya melunak saat pertemuan OPEC pada November tahun ini. Alhasil, pertemuan negara-negara anggota OPEC di Wina, Austria tersebut sepakat untuk memangkas produksi hingga 1,2 juta bph. Persetujuan ini untuk mengamankan kesepakatan dengan negara non-OPEC dengan produksi terendah 600.000 juta bph.

Seperti dikutip The Guardian, Menteri Perminyakan Qatar, Mohammed bin Saleh al-Sada mengatakan bahwa kunci negara non-OPEC adalah Rusia yang berencana menurunkan produksi minyaknya hingga 300.000 bph.

Gayung bersambut. Menteri Perminyakan Rusia, Alexander Novak mengatakan, pihaknya berencana menurunkan produksi minyaknya, namun secara bertahap karena masalah teknis. Negara-negara OPEC pun sepakat untuk bertemu Rusia pada 9 Desember mendatang untuk membahas penurunan produksi minyak ini.

Saleh al-Sada menyebut, kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi minyak ini sebagai langkah sukses dan maju. Kesepakatan ini juga menjawab bahwa strategi Arab Saudi untuk melakukan stabilitasasi pasar tanpa memangkas produksi, serta bertahan pada harga rendah untuk menekan tingkat produksi shale oil di AS telah gagal.

Indonesia Memilih Keluar

Sebagai konsekuensi keputusan OPEC ini, negara-negara anggota diwajibkan untuk memangkas produksi minyak per Januari 2017. Misalnya, Arab Saudi bersedia memangkas 500.000 bph, Irak akan memotong produksi minyaknya sebanyak 210.000 bph, Uni Emirat Arab berencana memangkas produksi minyak 139.000 bph, Kuwait sebesar 131.000 bph, dan Venezuela akan memangkas produksi minyaknya 95.000 bph.

Indonesia sebagai anggota, tentu juga diwajibkan untuk memangkas produksinya. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menghadiri pertemuan itu, Indonesia diwajibkan memotong produksi minyaknya sekitar 5 persen, atau sekitar 37 ribu bph.

Kewajiban tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan Indonesia kembali aktif menjadi anggota OPEC pada Desember 2015 lalu. Salah satu tujuannya adalah agar Indonesia bisa mendapat kepastian impor minyak langsung dari produsen, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran.

Selain itu, bisa juga memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk mendapatkan blok-blok migas di negara-negara anggota OPEC. Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mendukung penuh rencana Kementerian ESDM agar Indonesia kembali menjadi anggota OPEC.

Namun, ternyata keputusan bergabung kembali dengan OPEC justru mengecewakan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk keluar lagi dari organisasi negara-negara pengekspor minyak.

“Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5 ribu barel dibandingkan 2016,” ujarnya seperti dilansir laman resmi kementerian.

Sikap pemerintah tersebut seolah-olah menelan ludah sendiri. Presiden Jokowi pun berdalih, keluarnya Indonesia dari OPEC kali ini tidak akan berdampak apapun terhadap perekonomian negara. Presiden mengklaim, pemerintah memiliki pertimbangan lain sebelum mengambil keputusan tersebut. Apalagi, bukan baru kali ini saja, Indonesia masuk kemudian keluar, masuk dan keluar lagi dari OPEC.

“Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga, kemudian kondisi stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau menjadi anggota,” kata Jokowi.

“Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Sudah Sepantasnya Indonesia Keluar dari OPEC


Pilihan Terbaik?

Keputusan Indonesia keluar dari OPEC bukan hal baru. Sebelumnya, pada tahun 2008, pemerintah juga pernah memutuskan untuk keluar dari organisasi yang didirikan oleh lima negara produsen minyak terbesar dunia, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup lama bergabung, tepatnya pada 1962. Indonesia masuk “kloter kedua” bersama negara-negara lain yang bergabung setelah lima negara pendiri.

Namun, Indonesia pada 2008 memutuskan untuk non aktif dari OPEC. Saat itu, Indonesia memilih keluar dari keanggotaan OPEC, lantaran sudah menjadi negara pengimpor minyak, tidak lagi sebagai pengeskpor seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak berkurang, sementara kebutuhan konsumsi terus meningkat. Cadangan minyak pun menurun signifikan.

Hal ini dapat dilihat dari produksi minyak Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 1996, produksi minyak Indonesia masih sekitar 548,64 juta barel, sedangkan pada tahun berikutnya, produksi minyak Indonesia berada di kisaran 543,75 juta barel. Jumlah produksi ini terus menurun tiap tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2005, yaitu sebesar 387,65 juta barel, dan pada tahun  2014 hanya sekitar 287,90 juta barel.

Jika diperinci lagi, produksi minyak Indonesia sejak tahun 2007 selalu berada di bawah 1 juta bpd, padahal konsumsinya selalu meningkat. Misalnya, menurut data SKK Migas, produksi minyak pada tahun 2007 hanya sebesar 954 bph, padahal konsumsi minyak pada tahun yang sama mencapai 1,3 juta bph. Sementara pada tahun 2015, produksi minyak Indonesia hanya 786 bph, padahal konsumsinya mencapai 1,6 juta bph. Karena itu, keputusan Indonesia keluar dari OPEC pada tahun 2008 dinilai sudah tepat.

Sayangnya, pengalaman tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh pemerintah selanjutnya, sehingga pada tahun 2015, Indonesia kembali mengajukan diri sebagai anggota organisasi negara pengekspor minyak tersebut. Sidang OPEC ke 168 yang berlangsung pada 4 Desember 2015 di Wina, Austria, secara resmi menerima pengaktifan kembali Indonesia sebagai anggota OPEC.

Menteri ESDM ketika itu, Sudirman Said menyebut Indonesia sesungguhnya tidak pernah keluar dari OPEC. Yang terjadi adalah membekukan keanggotaannya di OPEC. Dan yang dilakukan pada tahun lalu adalah mengaktifkan lagi keanggotaan OPEC yang dibekukan.

Saat itu, pemerintah beralasan, meskipun Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, namun bergabung kembali sebagai anggota OPEC akan memberikan keuntungan sendiri. Salah satunya, Indonesia bisa mendapat kepastian impor minyak langsung dari produsen minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran. Selain itu, bisa juga memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk mendapatkan blok-blok migas di negara-negara anggota OPEC, demikian keterangan laman Kementerian ESDM.

Namun, akhirnya Indonesia kembali memutuskan keluar dari OPEC di penghujung November, menyusul keputusan memotong produksi minyak sebesar 1,2 juta bph, serta mewajibkan Indonesia memangkas sekitar 5 persen dari produksinya. Di saat yang sama, Indonesia harus meningkatkan produksi untuk pemasukan APBN sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena itu, keluar dari OPEC mungkin pilihan yang terbaik untuk saat ini.

(tirto.id : abd/nqm)

Keyword