Menuju konten utama

Sri Mulyani: Pembiayaan Swasta untuk Infrastruktur Sangat Penting

Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur apabila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup.

Sri Mulyani: Pembiayaan Swasta untuk Infrastruktur Sangat Penting
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers usai menutup pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (18/2/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/rwa.

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya peran swasta di dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Tanah Air. Sebab, kata dia, apabila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup.

“Memobilisasi pembiayaan swasta untuk infrastruktur yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membuka sumber keuangan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session secara virtual, Senin (28/3/2022).

Dia mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran investor sekaligus mengadopsi standar kualitas dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yakni penerapan Environmental, Social and Governance (ESG).

Implementasi kerangka ESG fokus pada tiga bidang. Pertama, komitmen pemilik proyek untuk berkontribusi pada pengurangan karbon. Kedua, penerapan aspek gender untuk inklusivitas. Dan ketiga, penerapan teknologi dan transaksi persiapan serta proses operasi proyek.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia sebagai Presidensi G20 juga terus menempatkan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur sebagai salah satu agenda yang penting.

Dia mengklaim Indonesia turut membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara G20 untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan berkelanjutan. Hal itu untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi dunia secara bersama-sama dan lebih kuat.

Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema dan instrumen pembiayaan untuk mengakomodasi kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“PPP sudah lebih berkembang di mana kita mendapatkan layanan dan efisiensi yang lebih baik melalui siklus hidup proyek. Pada saat yang sama, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Sri Mulyani

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan Indonesia menerapkan skema blended finance yang menggabungkan beberapa sumber pembiayaan dalam satu proyek. Hal itu untuk mencapai kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan dan hijau.

Sri mulyani bilang salah satu inovasi yang dilakukan yakni menciptakan SDG Indonesia One, sebuah platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Platform tersebut mengombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance. Hal itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) di Indonesia.

Platform ini bekerja sama untuk mendanai proyek-proyek hijau dengan berbagai pihak, seperti lembaga filantropi, donor bilateral dan multilateral, serta lembaga keuangan iklim.

“Pihak-pihak tersebut bersama dengan pemerintah Indonesia akan berinvestasi dalam proyek hijau dan juga konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Gilang Ramadhan