Soroti Kepemimpinan Jokowi, BEM SI: Nilainya 10 Dari 100

Menurut Koordinator BEM SI, Heri Yanto, Jokowi selama 10 tahun tidak pernah melibatkan masyarakat, khususnya pemuda pemudi ketika membuat kebijakan.

Reporter: Muhammad Naufal

Terbit 22 Jul 2024 18:05 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (30/9/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/NZ

tirto.id - Koordinator BEM Seluruh Indonesia (SI), Heri Yanto, menyatakan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun hanya memiliki nilai 10 dari 100. Hal ini ia nyatakan saat BEM SI menggelar unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Menurut Heri, Jokowi selama 10 tahun tidak pernah melibatkan masyarakat, khususnya pemuda pemudi ketika membuat kebijakan.

"Kalau kami beri nilai, ya, dari 100 mungkin penilaiannya 10, 90 persen itu [Jokowi] gagal dalam membuat kebijakan," ujarnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin sore.

"[Jokowi] tidak pernah melibatkan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan itu hanya untuk kepentingan segolongan saja, bukan kepentingan masyarakat," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Heri menyebutkan BEM SI tidak menuntut Jokowi untuk turun dari jabatannya mengingat masa kepemimpinan Jokowi akan segera berakhir.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat bahwa Jokowi mencerminkan pemimpin yang gagal. BEM SI, kata dia, turut mengingatkan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih agar menjadikan Jokowi sebagai bahan evaluasi untuk kabinet baru.

"Ini menjadi evaluasi bahwa masyarakat dan mahasiswa tetap memerhatikan kebijakan-kebijakannya [Prabowo] ke depannya," tutur Heri.

Selain menyoroti kinerja Jokowi selama 10 tahun, BEM SI juga mengajukan 12 tuntutan:

1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024

2. Menolak kembalinya Dwifungsi TNI-Polri demi demokrasi Indonesia

3. Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat

4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian

5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati

6. Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel

7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan amdal dalam pembangunan proyek

8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan sistem kesehatan

9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah

10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia