tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak banyak berkomentar soal penataan kawasan Tanah Abang yang telah memasuki Minggu ketiga. Menurutnya, pengambilan keputusan atas penataan yang menutup Jalan Jati Baru Raya, Kampung Bali, Tanah Abang itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.
"Kita bergeraknya menggunakan aturan. Bukan menggunakan opini," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan, Pemprov masih terus me-review perubahan arus lalu lintas dan kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil review itu akan dievaluasi oleh tim gabungan dari Jakarta Smart City, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP.
"Kita menjalankan semua sesuai aturan dan sambil kita me-review. Alhamdulillah sejauh ini berprogressnya baik. Dari sisi pengguna Tanah Abang, baik itu mereka yang datang maupun mereka yang berjualan disana. Tentu saja semua komentar, semua baik yang mengapresiasi maupun yang tidak mengapresiasi itu semua kita perhatikan," imbuhnya.
Penutupan jalan Jati Baru Raya sebagai solusi jangka pendek penataan Kawasan Tanah Abang telah diberlakukan sejak Jumat akhir Desember lalu (22/12/2017). Saat penataan itu diumumkan, Anies Baswedan menyampaikan bahwa hal itu bakal mengurai sejumlah permasalahan yang selama ini muncul, khususnya di Jalan Jati Baru ke arah blok G Tanah Abang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya menyampaikan, di Minggu ketiga penerapan kebijakan tersebut, data aduan kemacetan Tanah Abang yang berasal dari aplikasi Waze menunjukkan terjadinya penurunan. Namun, ia tak mau sesumbar bahwa data tersebut sepenuhnya valid.
"Ini masih musim liburan dan belum benar-benar efektif," kata Sandi yang tak menyangkal jika banyak kekurangan di masa awal penerapan kebijakan tersebut.
Menurut Sandi, kebijakan tersebut tetap dijalankan Pemrov. Apalagi, ia tak yakin bahwa penolakan-penolakan yang diekspose oleh media merupakan representasi dari warga terdampak di sekitar kawasan Tanah Abang.
"Kita punya data yang sahih dan di sini, seperti teman-teman yang meng-cover kampanye saya tahu, saya hanya percaya survei yang saya kerjain sendiri. Karena kalau survei yang tempat lain, ya saya enggak tahu, ya gitulah, enggak usah diperpanjang," imbuh Sandi.
Lantaran itu, kata Sandi, Pemprov DKI akan segera membuat jajak pendapat terkait tingkat kepuasan publik terhadap penataan jangka pendek tersebut menggunakan metode yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita mau launch survey minggu depan yang akan menguji efektivitas kebijakan ini. Tapi intinya ini saya buka ke teman-teman, metodologinya saya buka, data-datanya bisa dicek sendiri," jelas Sandi.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH
