tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak mempermasalahkan munculnya spanduk yang berisikan pesan agar tidak memilih Wakil Gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Anies, spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
“Ya, namanya warga. Undang-Undang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (21/9/2018).
Lebih lanjut, Anies mempersilakan masyarakat untuk bereaksi dan menanggapi pesan yang tertuang dalam spanduk. Ia mengatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendukung atau tidak menyetujui Wagub dari PKS.
“Silakan, boleh saja. Tapi saya tidak ada tanggapan khusus mengenai isinya,” ucap Anies lagi.
Keberadaan spanduk tersebut sempat terlihat di kawasan Cikini dan Gondangdia, Jakarta Pusat. Pada spanduk yang bertuliskan “Tolak Calon Wakil Gubernur dari PKS” itu, turut tercantum tulisan “Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad)” yang diduga sebagai pihak yang membuatnya.
Kendati demikian, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terkait pihak manakah yang menyampaikan pendapat di spanduk tersebut. Satpol PP pun akhirnya mengambil sikap dengan menurunkan spanduk tersebut di berbagai titik, serta melakukan pengawasan agar spanduk serupa tidak muncul kembali.
Kemunculan spanduk tersebut berkaitan dengan tarik ulur antara Gerindra dan PKS dalam menentukan sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Sampai dengan saat ini, kedua partai pengusung itu belum mencapai kesepakatan dan masing-masingnya bersikukuh mengirimkan kadernya untuk menjadi mitra kerja Anies.
Meski belum diumumkan secara resmi, namun PKS disebut-sebut bakal mengajukan dua nama, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sedangkan Gerindra sendiri kemungkinan besar akan mengajukan nama Muhammad Taufik.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
