tirto.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan sikap aparat keamanan yang tidak mengambil tindakan terkait pengibaran bendera yang mereka klaim milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam acara peringatan Hari Santri Nasional di Jawa Barat pada hari Senin (22/10/2018).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj hari Rabu (24/10/2018) di kantor PBNU, Jakarta. Menurut Said, anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU terprovokasi oleh pengibaran bendera tersebut. Namun, pihak kepolisian tidak melakukan tindakan apa-apa.
“Kami menyayangkan aparat keamanan yang kecolongan dengan tidak melakukan tindakan terhadap pengibaran bendera organisasi terlarang atau HTI,” tegas Said.
Said juga menduga ada upaya sistematis untuk melakukan penyusupan pada peringatan Hari Santri Nasional. Berdasar pantauan Said, bendera tersebut tidak hanya terlihat di Garut tapi juga daerah lain seperti Kuningan, Ciamis, Sumedang, dan berbagai daerah lain di Jawa Barat.
“Berdasarkan laporan Tim Pencari Fakta yang dibentuk PBNU, pengibaran dan pemasangan bendera HTI di tempat apel Hari Santri Nasional 2018 terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Barat,” tegas Said. “Itu berarti ada upaya sistematis untuk melakukan infiltrasi dan provokasi terhadap pelaksanaan.”
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini juga menyampaikan hal yang serupa. Pada hari itu, sebagian besar Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU telah melakukan penertiban dengan prosedur yang benar.
“Yang di Garut itu anggota Banser menjadi korban provokasi lalu melakukan pembakaran. Seharusnya SOP-nya tidak seperti itu, diambil lalu diserahkan ke aparat,” kata Helmy.
Provokasi ini dianggap berhasil karena ada banyak sekali bendera yang dikirim ke lokasi. Menurut Helmy, di Jawa Barat ada satu truk yang mengangkut bendera tersebut. Sebagian sudah dikibarkan, sebagian lain hendak dibagikan.
“Ada bendera satu truk yang dikirim. Lalu provokasi itu terjadi,” kata Helmy menegaskan.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
