Soal Isu Masjid Dijaga Polisi, Stafsus Wapres: Dananya Dari Mana?

Oleh: Maya Saputri - 23 Desember 2019
Dibaca Normal 1 menit
Staf Khusus Wapres RI KH Robikin Emhas menegaskan bahwa isu yang selama ini beredar bahwa masjid akan dijaga dan diawasi oleh petugas kepolisian sebagai hoaks.
tirto.id - Staf Khusus Wakil Republik Indonesia KH Robikin Emhas merespons isu terkait pernyataan Wapres RI Ma'ruf Amin bahwa masjid akan dijaga dan diawasi oleh petugas kepolisian sebagai hoaks.

"Terkait isu masjid akan dijaga dan diawasi oleh polisi itu hoaks, Kiai Ma'ruf tidak pernah bilang begitu," kata dia saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Kebangsaan Nahdlatul Ulama di Meulaboh, Minggu (22/12/2019) sore.

Dia menjelaskan Wapres Ma'ruf Amin tidak pernah memberikan pernyataan yang menyatakan setiap masjid akan dijaga atau dikawal oleh polisi.

"Menempatkan polisi di satu masjid itu punya biaya, biayanya dari mana?" katanya.

Ia juga menyatakan berapa banyak jumlah masjid di Indonesia, dan jika ditempatkan polisi untuk melakukan penjagaan maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara tentu banyak.

Emhas menegaskan yang dimaksudkan oleh Kiai Ma'ruf Amin saat menghadiri kegiatan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat itu, yaitu selama ini banyak masjid di Indonesia diduga telah disalahgunakan untuk mengumbar kebencian sehingga meresahkan umat Islam.

Untuk itu, katanya, Wapres Ma'ruf Amin menyarankan di masjid dilakukan penjagaan oleh pengurus masjid (takmir) sehingga tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berusaha mengumbar kebencian di masyarakat.

"Masjid itu banyak fungsinya, untuk kegiatan ibadah, ekonomi masyarakat, dan kegiatan masyarakat yang positif," katanya.

Saat ini, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi masjid yang sesungguhnya seperti pada masa Rasullah Nabi Muhammad SAW serta tidak menggunakan masjid sebagai tempat mengumbar kebencian.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeluarkan pernyataannya di Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019) lalu, bukan berarti menugaskan polisi untuk berjaga di tiap masjid.

"Ndak, bukan begitu," katanya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (2/12/2019) kemarin. Dalam acara tahunan yang digelar oleh Keraton Kasepuhan dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) itu awalnya Ma'ruf menjelaskan kalau ada masjid yang dipakai untuk "menebar kebencian," juga "sumpah serapah, permusuhan, [dan] caci maki."

Baginya, itu adalah "distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar." Oleh karenanya dia meminta "dewan masjid untuk mencari, memetakan mana masjid yang perlu pembinaan" agar narasi kebencian berubah jadi narasi "membangun kerukunan."

Selain dewan masjid, katanya, "harus aktif dari kepolisian maupun pemda untuk melakukan pencegahan."

Saat klarifikasi, Ma'ruf hanya menegaskan kalau pernyataannya bulan lalu bukan berarti agar polisi berjaga--secara fisik--di masjid-masjid. Dia juga membantah memerintahkan polisi membuat tim khusus untuk itu.

Namun, pengawasan itu harus tetap ada, katanya. Masjid-masjid itu, Ma'ruf menegaskan, harus "diberikan pengertian."

Baca juga artikel terkait ISU MASJID DIJAGA POLISI atau tulisan menarik lainnya Maya Saputri
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Antara
Penulis: Maya Saputri
Editor: Abdul Aziz
DarkLight