tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku sedang memutar otak untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo mengenai penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
Menurut dia, perumusan kebijakan penurunan HET beras perlu melibatkan banyak pihak untuk mencegah risiko penolakan, terutama dari para pedagang.
"Harga beras ini sebenarnya oke-oke saja. Tapi, presiden memang tiba-tiba ingin sekali [harga beras] lebih kurang dari HET, ya ini saya pusing sekarang," kata Darmin di Jakarta, pada Selasa (5/6/2018).
Asisten Deputi Moneter Kemenko Perekonomian, Edi P. Pambudi menjelaskan penurunan HET beras memang perlu memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen.
"Dalam hal ini pemerintah (kementerian terkait) tetap melakukan review. Kalau level harga dirasakan sudah mulai agak tinggi, review (penurunan HET) akan tetap dilakukan. Jadi, banyak hal yang akan dilihat," kata Edi di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, pada hari ini.
Meski bisa menguntungkan konsumen dan menekan inflasi, menurut Edi, penurunan HET beras dapat memangkas margin kentungan bagi produsen.
"Jangan sampai produsen kehilangan keuntungan. Di dalam menjaga dua hal ini kami perlu melihat keseimbangan," kata dia.
Edi menambahkan penurunan HET juga perlu memperhatikan banyak faktor terkait dengan kondisi niaga beras, seperti jumlah produksi, kelancaran distribusi, hingga biaya transportasi.
"Bukan hanya karena kekurangan produksi, tapi bisa juga faktor lain, bisa distribusi, transportasinya. Misal, terputusnya jalur transportasi antar-daerah juga bisa menyebabkan harga komoditas langsung melonjak," kata dia.
Oleh karena itu, Edi berpendapat ketersediaan data valid mengenai banyak faktor pembentuk harga beras di daerah-daerah penting dalam proses penentuan HET.
"Paling penting menurut saya adalah data dari komoditi di berbagai daerah itu untuk memastikan HET ini masih dalam kisaran yang tepat atau tidak. Pengendalian inflasi dilakukan review secara detail terkait HET ini. Hasil kajian ini baru kemudian direkomendasikan kepada pemerintah pengambil kebijakan, apakah suatu komodoti perlu dirubah HET atau tidak," ujar dia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya telah menyatakan HET beras direncanakan turun sebesar Rp500. Penurut harga itu berlaku untuk beras medium pada tiga zonasi wilayah. Jika rencana itu terealisasi, otomatis akan ada revisi pada Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang HET beras.
“Salah satu alasan perubahan HET beras agar daya beli masyarakat menjadi lebih terjangkau,” kata Enggartiasto Lukita pada Kamis (31/5/2018) lalu.
Dia mengklaim perubahan harga itu telah dibahas dan diputuskan di Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Mengacu pada Permendag 57/2017, HET beras medium dibagi menjadi 3 kategori wilayah, di antaranya Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, yang dipatok sebesar Rp9.450 per kilogram (Kg).
Kemudian HET beras untuk Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan HET ditetapkan sebesar Rp9.950 per Kg. Sementara HET beras di Maluku dan Papua sebesar Rp10.250 per Kg.
Dengan penurunan harga sebesar Rp 500, maka HET beras medium per kilogram di ketiga wilayah masing-masing turun menjadi Rp8.950, Rp 9.450, dan Rp 9.750.
“Kami menghitung Rp500 yang merupakan biaya transportasi,” ujar Enggartiasto.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
