tirto.id - Aparat keamanan belakangan melakukan sejumlah razia terhadap atribut dan buku-buku yang dianggap berbau komunisme. Menurut Ketua Setara Institute Hendardi tindakan itu merupakan pembungkaman kebebasan warga dan menghalangi upaya rekonsiliasi tragedi 1965 dan merupakan langkah mundur pemerintah.
Hendardi menilai propaganda kebangkitan komunisme sebagai dalih razia merupakan modus lama. "Presiden Joko Widodo harus memastikan apakah betul propaganda kebangkitan komunisme adalah modus lama itu," kata Hendardi melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu (12/5/2016).
Hendardi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menangani kasus atribut komunis ditangani dengan pendekatan hukum sebagaimana disampaikan disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti merupakan langkah mundur pemerintah untuk menyelesaikan kasus 1965.
"Kemungkinan Presiden memperoleh masukan yang tidak tepat dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan fenomena intoleransi yang terjadi dalam bentuk pembubaran kegiatan masyarakat sebagai bentuk bentuk kebangkitan komunisme," bebernya.
Masyarakat Indonesia, kata Hendardi, sudah paham bahwa Indonesia masih memiliki Tap MPRS dan UU No. 27 Tahun 1996 tentang perubahan pasal 107 KUHP yang melarang komunisme. Namun, penerapan ketentuan hukum yang membabi buta bisa jadi membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Selama ini tuduhan kebangkitan komunisme tidak pernah bisa diverifikasi dan dibuktikan oleh pemerintah karena merupakan propaganda tanpa indikasi dan bukti yang kuat," katanya
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
