tirto.id - Layanan Lapor Mas Wapres telah dibuka selama lima hari kerja. Setiap harinya, masyarakat yang ingin membuat aduan semakin banyak berdatangan ke Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Meski sudah ditetapkan bahwa pendaftaran dibuka sejak pukul 08.00 WIB, namun masyarakat berdatangan jauh sebelum dibuka, bahkan sejak malam hingga dini hari sebelumnya.
Salah satu yang ditemui reporter Tirto saat mengantre adalah Rita Sari yang sudah menunggu sejak Kamis (13/11/2024) pukul 22.00 WIB. Dia mengaku akan melaporkan mengenai dugaan makelar perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Ini saya sudah dimenangkan oleh MA, tapi ini belum dimasukkan ke website. Dia (orang MA) telepon ke saya minta uang dari Rp300 juta jadi Rp200 juta. Tapi ketika saya tidak bisa memberikan uang Rp100 juta sebagai DP-nya, maka saya pada tanggal 20, saya dikalahkan dan langsung masuk ke website," ucap Rita saat ditemui di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).
Persoalan lainnya yang juga akan dilaporkan ke program ini adalah mengenai kriminalisasi di Polda Lampung. Hal itu disampaikan oleh Rusmini yang merupakan pecatan anggota Polres Lampung Selatan.
Rusmini mengatakan dia awalnya memergoki suaminya yang merupakan anggota Polairud Polda Metro Jaya tengah berselingkuh, namun justru balik diserang dengan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah selesai menjalani hukuman, Rusmini justru mendapati permasalahan baru, gajinya selama delapan tahun saat proses hukuman tetap diberikan, namun ke rekening bendahara.
"Kami ini tidak mendapat keadilan di Polda Lampung dan di Mabes Polri, jadi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, ini mohon saya diaktifkan kembali dan gaji saya yang digelapkan selama delapan tahun oleh Iptu Sukrana dan Teguh Rahayu agar dikembalikan," tutur Rusmini.
Pengadu lainnya yang ditemui adalah Mario, warga Solo yang sengaja datang ke Jakarta untuk memperjuangkan hak para pelacur di zaman penjajahan Jepang atau kerap disebut Jugun Lanfu. Kala itu, para Jugun Lanfu sempat dijanjikan oleh Pemerintah Jepang untuk mendapatkan restitusi, namun katanya tak ada realisasinya.
"Mau melaporkan ke Pak Wakil Presiden, ke Mas Gibran, agar bisa membantu membayarkan. Dulu sudah pernah melapor ke Kemensos, tapi belum juga [ditanggapi]. November 2023 dari Tokyo juga pernah ada kunjungan mengonfirmasi apakah para Jugun Lanfu ini masih ada, mereka melihat rumah para Jugun Lanfu ini sudah mau roboh," ucap Mario.
Tidak hanya perorangan, koalisi masyarakat pun menjadi bagian dari para pengadu ke Program Lapor Mas Wapres. Perwakilan Koalisi Peduli Lingkungan Papua, Ambrosius, menyayangkan keterbatasan kuota pelaporan sehingga dirinya belum bisa melapor.
Dia mengatakan akan melaporkan mengenai proyek strategis nasional (PSN) yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, seperti kelapa sawit, batu bara, minyak, gas, dan food estate di Marauke. Dari beberapa PSN, kata dia, setidaknya tiga klaster masyarakat hingga saat ini masih merasakan dampaknya.
"Dampak langsung [dirasakan], itu tempat keramatnya mereka hancur. Yang kedua, tempat penghidupan mereka hancur," tutur Ambrosius.
Kerusakan lingkungan di Aceh pun menjadi aduan Rubama dari Koalisi Selamatkan Rawa Singkil. Dia mengaku upaya ini sebagai lanjutan dari 17 surat yang telah dikirimkan kepada pemerintah, namun tidak digubris hingga saat ini.
"Ini kawasan konservasi di mana orang utan terpadat berada di situ. Ini merupakan surat ke-18 yang akan kami sampaikan ke Wakil Presiden. Saat ini kami tidak mendapatkan kuota layanan, tetapi kami masih akan berusaha datang lagi minggu depan," ungkap Rubama.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Irfan Teguh Pribadi
