tirto.id -
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab akan memetakan sekolah-sekolah di Bali yang termasuk kategori berintegritas dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/SMK 2016, seperti yang diungkapkannya di Denpasar pada Jumat, (25/3/2016).
Dalam kesempatan itu, Umar mengatakan pihaknya akan turut mengawasi pelaksanaan UN di berbagai kabupaten/kota di Pulau Dewata.
"Ya tentunya tidak semua sekolah, tetapi kami akan mencari sekolah-sekolah yang dijadikan sampel setiap kabupaten/kota yang bisa dipakai dasar untuk menilai berintegritas atau tidak," ujarnya.
Umar berpandangan, sejak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, seharusnya sekolah punya niat dan kemampuan untuk menciptakan integritas di lingkungan masing-masing.
Di sisi lain, Umar juga menyayangkan penetapan sekolah berintegritas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun sebelumnya yang ternyata kondisinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Seharusnya Kementerian bertanya dulu kepada Ombudsman sebelum menentukan, apakah layak atau tidak berintegritas. Sebaiknya mereka tanya dulu ke Ombudsman, siapa tahu ada masalah yang kami temukan,"ujarnya.
Dia mencontohkan, pada sejumlah sekolah yang mendapat predikat berintegritas pada 2015, Ombudsman justru menemukan adanya tindakan kecurangan saat UN seperti siswa yang membawa telepon genggam ke dalam ruangan ujian.
Apalagi, lanjut Umar, Ombudsman telah melakukan pengawasan secara simultan ke berbagai sekolah. Menurut Umar, kementerian juga harus berkoordinasi dengan Disdikpora di daerah.
Sedangkan untuk penentuan sampel, pihaknya akan melihat secara proporsional antara sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Pihaknya dalam melakukan pengawasan juga akan bekerja sama berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Sahabat Ombudsman.
Dengan mengedepankan integritas, diharapkan dapat menghasilkan output berupa siswa-siswa yang berkualitas bagus yakni dalam artian benar-benar mempunyai kemampuan, cerdas secara sosial, intelektual dan religius.
"Sekarang masalahnya apakah sekolah mau atau tidak menghasilkan output yang semacam itu, ataukah justru sebatas ingin agar siswa lulus semua dengan cara-cara lama yang mungkin tidak jujur," ucapnya. (ANT)
