tirto.id - Said Salahudin menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPN Partai Keadilan Persatuan (PKP). Tak hanya itu saja, Said juga memilih mundur dari keanggotan partai tersebut
Alasan Said mundur karena perbedaan pandangan dengan Ketua Umum DPN PKP, Yussuf Solichien.
"Hari ini kami menyatakan mundur sebagai Sekjen PKP dan keanggotaan partai, dan saya tidak akan gunakan untuk berdebat (terkait persoalan internal PKP). Forum untuk mendiskusikan masalah tersebut sudah lewat," kata Salahuddin, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (10/11/2021) dilansir dari Antara.
Said mengakui bahwa sejak awal banyak perbedaan pandangan dengan Solichien, namun sempat dibicarakan untuk mencari solusi agar kepentingan partai politik itu tidak terganggu.
Sejak Juni 2021, Said dan Solichien terlibat langsung untuk mengelola partai secara lebih baik dari sebelumnya. Namun, ia merasa gagal menjalin komunikasi dengan Solichien, mantan Komandan Pasukan Khusus Detasemen Jalamangkara atau Denjaka TNI AL.
"Sekitar Juni-Juli 2021 ada pandangan kurang pas sehingga ada rasa untuk tidak melanjutkan kerja di PKP karena ada yang kurang pas untuk membangun 'ikatan' dengan beliau. Namun keinginan untuk mundur itu terkubur saat teman-teman pengurus di tingkat nasional memberi dukungan untuk bersinergi dengan ketua umum," ujarnya.
Said mengatakan, dalam prosesnya justru pengurus di daerah khususnya di tingkat provinsi menginginkan diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa karena merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan sang ketua umum DPN PKP.
Namun menurut dia, permintaan Musyawarah Nasional Luar Biasa itu dia tolak. Alasannya pengurus daerah menginginkan dia menjadi ketua umum DPN PKP karena partai politik harus dikelola secara proporsional dan dia merasa bukan politikus yang oportunis.
"Kondisi saat ini sangat berbeda, muncul dorongan Munaslub dari DPP jadi sulit untuk dicegah, karena hak DPP untuk Munaslub dan dibenarkan dalam AD/ART partai," katanya.
Ia mengaku setuju dilakukan Munaslub karena ada beberapa kebijakan ketua umum yang tidak sejalan dengan pandangannya dalam membangun PKP ke depan.
Namun menurutnya, beberapa pengurus daerah yang awalnya setuju dilaksanakan Munaslub, tiba-tiba berbalik arah atas putusannya.
"Saya merasa bahwa PKP bukan lagi 'rumah' yang nyaman bagi saya untuk berjuang, bukan karena pengurus daerahnya, pengurus banyak yang baik-baik. Namun kepemimpinan ketua umum yang dalam pandangan saya tidak sejalan," ujarnya.
Dalam konferensi pers itu beberapa pengurus DPN dan daerah PKP juga menyatakan mundur dari jabatan serta keanggotannya di PKP.
Said Salahudin dikenal sebagai pengamat politik dan hukum tata negara. Ia adalah pendiri Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) dan pernah menjadi direkturnya. Pekerjaan sebelumnya adalah Konsultan Independen di bidang Hukum, Politik, dan Pemilihan Umum.
Dalam musyawarah luar biasa (Munaslub) di Jakarta pada 25 Mei 2021, disepakati perubahan nama dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjaddi Partai Keadilan dan Persatuan.
Saat itu kepengurusan partai juga dirombak, yang sebelumnya ketua umum dijabat Diaz Hendropriyono dan sekjen Verry Surya Hendrawan, menjadi Said Salahuddin sebagai sekjen dan Yussuf Solichien sebagai ketua umumnya.
